DPD RI Gandeng Guru Perkuat Pemahaman Pancasila dan UUD 1945 bagi Gen Z

RRI.CO.ID, Mataram - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggandeng kalangan guru untuk memperkuat literasi kebangsaan di kalangan generasi muda atau Gen Z. Langkah itu dilakukan sebagai respons atas rendahnya pemahaman sebagian pelajar terhadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Anggota DPD RI Dapil Nusa Tenggara Barat, Hj. Evi Apita Maya, mengatakan guru merupakan garda terdepan untuk menanamkan kembali pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika kepada peserta didik.

“Kita sengaja menggandeng guru karena penyambung lidah yang paling utama kepada murid-murid adalah guru. Mereka yang berhadapan langsung setiap hari dan bisa menanamkan pemahaman kebangsaan secara berkelanjutan,” kata Evi usai membuka kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang bekerja sama dengan Komunitas Guru Belajar Nusantara (KGBN) NTB di Mataram, Kamis 11 Juni 2026.

Menurut Evi, hasil berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan ke sekolah-sekolah menunjukkan masih rendahnya pemahaman generasi muda terhadap dasar-dasar negara. Ia mengaku menemukan banyak siswa yang belum memahami secara utuh isi dan makna Pancasila, sistem pemerintahan, hingga bentuk negara Indonesia.

Padahal, kata dia, pemahaman terhadap nilai kebangsaan merupakan fondasi utama menjaga ketahanan negara di tengah perubahan sosial dan derasnya arus digitalisasi.

“Ini yang menjadi keprihatinan kita. Bagaimana negara ini bisa tetap kuat kalau generasi mudanya mulai tidak peduli terhadap identitas dan sistem kebangsaannya sendiri,” ujarnya.

Evi menilai penguatan pendidikan karakter dan kebangsaan tidak cukup dilakukan melalui kegiatan seremonial. Menurut dia, perlu keterlibatan aktif tenaga pendidik agar nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari proses belajar sehari-hari.

Selain melibatkan guru, DPD RI juga mendorong organisasi masyarakat dan kelompok kepemudaan ikut mengambil peran dalam memperluas ruang edukasi kebangsaan di luar sekolah.

Evi mengungkapkan, sebelumnya ia juga pernah mendorong agar pendidikan etika dan moral berbasis Pancasila mendapat ruang yang lebih besar dalam sistem pendidikan nasional. Menurut dia, materi tersebut memang masih diajarkan, tetapi belum seintensif masa sebelumnya ketika pendidikan kewarganegaraan menjadi bagian penting dari pembentukan karakter siswa.

Ia berharap penguatan literasi kebangsaan tidak berhenti pada kemampuan menghafal sila-sila Pancasila, melainkan sampai pada pemahaman dan penghayatan nilai yang terkandung di dalamnya.

“Yang ingin dibangun bukan hanya hafal, tetapi bagaimana generasi muda memahami makna dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.