Generasi Z Dinilai Hadapi Krisis Literasi Kebangsaan
- 11 Jun 2026 16:49 WIB
- Mataram
Poin Utama
- Terjadi krisis literasi kebangsaan di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z (Gen Z).
- Anggota DPD RI Dapil Nusa Tenggara Barat, Hj. Evi Apita Maya, mengatakan tidak sedikit anak muda yang bahkan tidak memahami bentuk negara maupun sistem pemerintahan Indonesia.
- Pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu memiliki porsi yang lebih kuat melalui mata pelajaran seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan penghayatan serta pengamalan Pancasila.
RRI.CO.ID, Mataram - Anggota DPD RI Dapil Nusa Tenggara Barat, Hj. Evi Apita Maya, menilai terjadi krisis literasi kebangsaan di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z (Gen Z). Rendahnya pemahaman terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, hingga sistem ketatanegaraan dinilai menjadi persoalan serius yang perlu segera ditangani.
“Banyak kita temui di masyarakat, terutama saat turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi. Kami sangat prihatin karena pengetahuan siswa terhadap Pancasila, UUD 1945, dan NKRI sangat minim,” kata Evi usai membuka kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI hasil kerja sama MPR RI dengan Komunitas Guru Belajar Nusantara (KGBN) NTB di Mataram, Kamis, 11 Juni 2026.
Menurut dia, kondisi tersebut mengkhawatirkan karena menyangkut fondasi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Evi mengatakan tidak sedikit anak muda yang bahkan tidak memahami bentuk negara maupun sistem pemerintahan Indonesia.
“Bagaimana negara ini bisa tetap kokoh kalau generasi muda sudah tidak peduli terhadap negaranya sendiri, terhadap sistem pemerintahan, bentuk negara, dan nilai-nilai fundamental bangsa,” ujarnya.
Karena itu, Evi menilai guru memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penanaman nilai kebangsaan di lingkungan pendidikan. Selain sekolah, ia mendorong organisasi masyarakat dan kelompok kepemudaan ikut terlibat memperkuat sosialisasi empat pilar kebangsaan.
Ia juga menyoroti pendidikan etika dan moral berbasis Pancasila yang menurutnya saat ini belum diajarkan secara maksimal. Saat masih bertugas di Komite III DPD RI, Evi mengaku pernah mendorong agar pendidikan etika moral Pancasila menjadi mata pelajaran wajib dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
Menurut dia, pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu memiliki porsi yang lebih kuat melalui mata pelajaran seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan penghayatan serta pengamalan Pancasila.
“Sekarang memang ada, tetapi belum maksimal seperti dulu. Dulu kita dibiasakan memahami dan menghayati Pancasila sejak dini,” ujarnya.
Evi juga mengaku kerap melakukan pendekatan sederhana saat sosialisasi dengan mengajak siswa menghafal dan memahami makna simbol-simbol Pancasila. Namun, dari pengalamannya, sebagian besar peserta belum mampu menjelaskan filosofi dasar yang terkandung dalam lambang negara tersebut.
“Bukan sekadar hafal, tapi memahami dan menghayati. Karena setiap simbol yang dirumuskan para pendiri bangsa memiliki nilai dan filosofi,” katanya.
Ia menilai penguatan kembali pendidikan karakter dan literasi kebangsaan penting dilakukan di tengah derasnya pengaruh modernisasi yang turut memengaruhi pola perilaku dan etika generasi muda.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....