Peringatan Tito Karnavian Jadi Cermin Dompu, Belanja Pegawai Capai 61% APBD 2026

RRI.CO.ID, Dompu - Pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPR RI, Senin 8 Juni 2026, terkait puluhan daerah yang mengalami tekanan fiskal akibat tingginya belanja pegawai, dinilai bukan sekadar laporan kondisi daerah lain.

Bagi Praktisi Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Abdul Muis, pernyataan tersebut merupakan peringatan serius bagi seluruh pemerintah daerah untuk mulai meninjau kembali kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

Dalam penyampaiannya, Tito mengungkap terdapat sejumlah daerah yang struktur belanja pegawainya jauh melampaui amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total APBD. Bahkan, terdapat daerah yang angkanya mencapai 60 persen lebih.

Jika peringatan itu dijadikan lensa untuk membaca APBD Kabupaten Dompu Tahun 2026, Abdul Muis menilai terdapat sejumlah fakta yang layak menjadi bahan refleksi bersama.

“Ini bukan soal mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana memastikan arah kebijakan fiskal daerah tetap berpihak pada pembangunan dan kepentingan masyarakat,” ujarnya, Selasa, 9 Juni 2026.

Berdasarkan dokumen APBD Kabupaten Dompu Tahun 2026 yang telah ditetapkan, struktur anggaran daerah disebut menunjukkan ruang fiskal yang semakin sempit.

Belanja pegawai berada pada kisaran 61 persen, sementara belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan aset publik berada pada porsi yang relatif kecil dibanding total APBD.

Menurut Abdu Muis, kondisi tersebut tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada pemerintah daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan nasional mendorong pengangkatan ASN dan PPPK dalam jumlah besar untuk memperkuat pelayanan publik, yang berdampak pada meningkatnya beban belanja pegawai di daerah. Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah tidak selalu tumbuh sebanding dengan kewajiban yang harus ditanggung.

“Yang terjadi sebenarnya adalah pertemuan antara keterbatasan kapasitas fiskal daerah dengan meningkatnya beban belanja wajib,” katanya.

Karena itu, menurutnya, fokus utama saat ini bukan lagi mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan mencari jalan keluar agar APBD tetap mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif.

Ia menilai langkah pertama yang perlu dilakukan pemerintah daerah yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh belanja yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik maupun pertumbuhan ekonomi daerah.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus diuji manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, efisiensi birokrasi juga dinilai harus menjadi agenda utama. Belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, rapat-rapat yang tidak produktif, hingga berbagai pengeluaran yang tidak memberikan nilai tambah nyata perlu ditinjau kembali.

Abdul Muis juga menekankan pentingnya fokus pembangunan pada sektor-sektor yang memiliki efek pengganda ekonomi tinggi. Sebagai daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, investasi pada irigasi, jalan usaha tani, sarana produksi, serta hilirisasi hasil pertanian dinilai akan memberikan dampak lebih besar dibanding program yang bersifat administratif.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Dompu juga didorong mulai menyusun strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertahap dan realistis. Dengan PAD yang masih terbatas dibanding total APBD, ketergantungan terhadap transfer pusat disebut akan terus menjadi kerentanan fiskal bagi daerah.

Menurutnya, keterbukaan kepada publik juga menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan fiskal daerah.

“Masyarakat berhak mengetahui kondisi fiskal daerah. Transparansi akan membangun pemahaman bersama bahwa keterbatasan anggaran bukan hanya persoalan pemerintah, tetapi persoalan bersama yang harus dicari jalan keluarnya secara kolektif,” katanya.

Ia menegaskan, ukuran keberhasilan APBD tidak terletak pada besarnya angka anggaran dalam dokumen resmi, tetapi pada kemampuan anggaran tersebut menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

“Dompu masih memiliki potensi ekonomi yang besar. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian menata ulang prioritas, disiplin dalam pengelolaan anggaran, dan komitmen memastikan setiap rupiah APBD benar-benar bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.