APJII Nusra Soroti Ketimpangan Infrastruktur Internet di NTB dan NTT

RRI.CO.ID, Lombok Tengah – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Wilayah Nusa Tenggara menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di NTB dan NTT. Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) APJII Nusra Tahun 2026 yang digelar untuk menyerap dan merumuskan aspirasi para penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP) di kawasan Nusa Tenggara.

Sekretaris Wilayah APJII Nusa Tenggara, Ahmad Fathur, mengatakan seluruh masukan dari anggota akan dibahas dan dibawa ke tingkat nasional melalui Rapat Koordinasi Nasional APJII yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada September mendatang.

“Rakerwil ini menjadi wadah untuk mengintegrasikan semua aspirasi dari teman-teman anggota. Harapannya aspirasi tersebut bisa berkontribusi bagi pengembangan sektor telekomunikasi dan menjadi kebanggaan bagi industri ISP di Nusa Tenggara,” ujarnya Sabtu 6 Juni 2026.

Menurut Fathur, tantangan terbesar yang masih dihadapi saat ini adalah persoalan infrastruktur telekomunikasi, terutama jaringan pendukung yang menghubungkan daerah-daerah setelah tersedianya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL).

Ia menjelaskan bahwa meskipun keberadaan jaringan tulang punggung nasional seperti Palapa Ring telah membantu meningkatkan konektivitas, masih dibutuhkan pembangunan infrastruktur lanjutan hingga menjangkau kabupaten dan kota di seluruh wilayah Nusa Tenggara.

“Persoalan terbesar masih pada infrastruktur telekomunikasi. Setelah kabel bawah laut tersedia, masih diperlukan jaringan backbone yang menghubungkan hingga ke daerah-daerah. Di NTT, khususnya wilayah Sumba, Timor, dan Flores, infrastruktur yang ada masih belum terlalu representatif,” ujarnya.

Kondisi serupa juga masih ditemukan di NTB. Menurut Fathur, kesenjangan infrastruktur telekomunikasi antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa masih cukup terasa sehingga berdampak pada pemerataan akses internet bagi masyarakat.

Karena itu, APJII berharap pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta para penyelenggara jaringan nasional dapat memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur telekomunikasi di kawasan timur Indonesia.

“Kami berharap Komdigi maupun penyelenggara jaringan yang ada di Indonesia bisa memberikan dukungan sehingga pemerataan konektivitas dapat terwujud,” ujarnya.

Selain pembangunan infrastruktur, APJII Nusra juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi. Fathur menilai kemampuan SDM di Nusa Tenggara masih tertinggal dibandingkan daerah lain seperti Bali, Jakarta, Surabaya, dan Jawa Barat.

“Kami berharap ada dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seluruh stakeholder untuk terus menghadirkan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas SDM. Dengan begitu, kita bisa lebih berdaya saing,” ujarnya.

Menurutnya, pemerataan konektivitas akan memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Ketersediaan internet yang memadai diyakini mampu membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ekosistem ekonomi digital yang saat ini terus berkembang.

“Kalau persoalan konektivitas bisa diatasi, maka akan ada pertumbuhan ekonomi, perputaran usaha yang meningkat, dan lapangan kerja baru. Saat ini internet sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Fathur.

Ia menambahkan, pertumbuhan industri jasa internet di wilayah Nusa Tenggara juga menunjukkan tren yang positif. Saat ini APJII Nusra memiliki 25 anggota aktif yang tersebar di NTB dan NTT.

“Ketika wilayah Nusra terbentuk secara mandiri pada November tahun lalu, jumlah anggota masih di bawah 20. Hari ini sudah menjadi 25 anggota. Artinya pertumbuhan industri jasa internet di wilayah ini cukup baik,” ujarnya.

Terkait dukungan pemerintah daerah, Fathur mengaku APJII Nusra telah menerima respons positif dari Pemerintah Provinsi NTB. Bahkan beberapa waktu lalu pihaknya telah diminta menyiapkan data untuk agenda audiensi dengan pemerintah provinsi.

“Beberapa minggu lalu kami sudah dihubungi untuk menyiapkan data terkait audiensi dengan pemerintah provinsi. Ini menjadi angin segar bagi kami. Semoga pemerintah provinsi bisa mendukung para pelaku ISP yang ada di Nusa Tenggara,” ujarnya.

APJII berharap kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri telekomunikasi dapat mempercepat pemerataan akses internet di NTB dan NTT, sekaligus meningkatkan daya saing kawasan timur Indonesia dalam era transformasi digital.