RRI.CO.ID, Mataram – Pemerintah Kota Mataram menegaskan bahwa perkembangan teknologi dan media sosial tidak boleh dijadikan alasan bagi pelaku usaha untuk mengabaikan norma, etika, dan nilai-nilai sosial dalam memasarkan produk maupun jasa. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pemerintah menilai kreativitas promosi tetap harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah konten promosi penginapan di media sosial yang memicu perdebatan di tengah masyarakat. Fenomena ini dinilai menjadi pengingat bahwa kecepatan penyebaran informasi di era digital dapat memperbesar dampak sebuah pesan, baik positif maupun negatif.

Wakil Wali Kota Mataram, TGH Mujiburrahman, mengatakan pemerintah akan terus melakukan pembinaan dan mengingatkan pelaku usaha agar lebih bijak dalam menyusun strategi pemasaran. Menurutnya, promosi yang mengandung narasi kontroversial berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diinginkan di tengah masyarakat.

"Kita saling mengingatkan. Otomatis kalau tidak mau memperhatikan saran-saran pemerintah, maka sanksi tentu menjadi pertimbangan. Karena kita tidak ingin ada dampak-dampak negatif di luar dari apa yang sebenarnya mereka maksudkan," ujarnya, Jumat 5 Juni 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah tidak melarang pelaku usaha melakukan promosi secara kreatif. Namun, setiap bentuk komunikasi publik harus mempertimbangkan norma kesopanan, etika sosial, serta nilai-nilai keagamaan yang menjadi bagian dari karakter masyarakat Kota Mataram.

Menurut Mujiburrahman, tantangan terbesar saat ini adalah derasnya arus informasi di media sosial yang membuat sebuah unggahan dapat menyebar luas hanya dalam hitungan menit. Karena itu, pelaku usaha diminta lebih cermat memilih kata dan pesan yang digunakan dalam materi promosi.

"Sekarang ini dengan media sosial, satu huruf saja cepat menyebar. Apalagi kata-kata yang memiliki konotasi negatif. Karena itu kami berharap semua pihak yang melakukan promosi di Kota Mataram menggunakan narasi yang baik, narasi yang sehat, dan tidak bertentangan dengan etika maupun pesan-pesan agama," katanya.

Dalam perspektif pemerintah, polemik yang muncul bukan sekadar persoalan pemasaran sebuah usaha, melainkan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Pemerintah menilai perkembangan zaman memang telah mengubah pola promosi bisnis, namun pengawasan tetap diperlukan agar kebebasan tersebut tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.

"Bebas atau tidak, itu merupakan dampak dari perkembangan zaman. Tetapi kehadiran pemerintah tetap untuk mengendalikan semua itu sekuat kemampuan supaya tidak terjadi kebebasan yang kebablasan. Kita akan terus berusaha untuk kebaikan dan perbaikan ke depan," tegasnya.