Masuk Pelosok Desa, Gerakan Pangan Murah Bantu Jaga Daya Beli Masyarakat

RRI.CO.ID, Lombok Barat – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat upaya pengendalian inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini tidak hanya digelar di pusat-pusat keramaian, tetapi juga menyasar desa-desa pelosok sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, menegaskan penyediaan pangan dengan harga terjangkau harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah terpencil.

"Gerakan Pangan Murah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap rakyat. Tidak hanya di perkotaan, tetapi juga sampai ke daerah-daerah pelosok. Kita harus memberikan pelayanan terbaik terutama dalam penyediaan bahan pangan yang terjangkau," ujar Mirza saat di temui RRI di Kantor Desa Taman Ayu, Gerung, Lombok Barat, Jumat 5 Juni 2026.

Menurut Mirza, pemerintah berupaya menghadirkan harga kebutuhan pokok yang lebih murah dibandingkan harga pasar sebagai salah satu langkah strategis menekan laju inflasi di daerah.

"Harga yang kita hadirkan dalam Gerakan Pangan Murah tentu dibuat semurah mungkin. Ini bagian dari upaya pengendalian inflasi agar kebutuhan masyarakat tetap dapat dijangkau," katanya.

Selain pelaksanaan GPM, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras melalui Perum Bulog. Di Desa Taman Ayu, bantuan tersebut diberikan kepada 1.343 penerima manfaat yang telah terdata.

"Kami juga menyalurkan bantuan pangan beras melalui Bulog. Di Desa Taman Ayu hari ini sebanyak 1.343 orang menerima bantuan tersebut. Semua program ini ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Mirza menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, kondisi harga kebutuhan pokok di pasar hingga saat ini masih dalam kategori aman dan terkendali.

"Alhamdulillah, kondisi harga sembako di NTB masih aman. Namun pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Kita harus bergerak bersama-sama, termasuk dengan Satgas Pangan dan seluruh pihak terkait agar harga di tingkat masyarakat tetap terjangkau," tegasnya.

Ia menambahkan, Gerakan Pangan Murah akan terus dilaksanakan secara rutin setiap bulan, tidak hanya menjelang hari-hari besar keagamaan.

"Setiap bulan kita agendakan Gerakan Pangan Murah. Jadi bukan hanya saat menjelang hari raya. Lokasi pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan daerah yang terindikasi mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok," katanya.

Berdasarkan data terbaru, terdapat dua komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar di NTB selama Mei lalu, yakni bahan bakar rumah tangga dan minyak goreng.

"Berdasarkan data BPS, penyumbang inflasi yang paling dominan adalah bahan bakar rumah tangga dan minyak goreng. Hampir di seluruh kabupaten dan kota di NTB, dua komoditas ini memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi," jelasnya.

Sementara itu, komoditas cabai masih mengalami fluktuasi harga di beberapa wilayah, namun belum menjadi faktor utama yang mendorong inflasi daerah.

"Cabai masih ada kenaikan di beberapa tempat, tetapi secara umum bukan komoditas teratas penyumbang inflasi saat ini," katanya.

Ke depan, Pemprov NTB memastikan program Gerakan Pangan Murah akan diprioritaskan untuk desa-desa berdaya, wilayah pelosok, serta kawasan dengan tingkat kemiskinan ekstrem.

"Desa berdaya dan daerah miskin ekstrem menjadi salah satu sasaran utama program ini. Kami ingin memastikan seluruh masyarakat dapat memperoleh akses pangan yang murah dan mudah dijangkau," katanya mengakhiri.