RRI.CO.ID, Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) turut berpartisipasi dalam kegiatan Policy Talk bertajuk “Penguatan Analis Kebijakan sebagai Inisiator Kebijakan Daerah yang Adaptif, Presisi, dan Inovatif di Provinsi Bali” yang diselenggarakan secara daring dan diikuti oleh Analis Kebijakan dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi ruang penguatan kapasitas sekaligus jejaring kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan kebijakan publik berbasis bukti.

Dalam paparannya, perwakilan dari Lembaga Administrasi Negara, Dewi Oktaviani, menegaskan bahwa salah satu persoalan utama dalam penyusunan kebijakan di Indonesia masih terletak pada rendahnya penggunaan kajian berbasis data. Ia menyampaikan, banyak kebijakan disusun tanpa didukung kajian yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi, serta kebijakan yang reaktif. Ia menekankan pentingnya pendekatan evidence-based policy agar kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa peran Analis Kebijakan tidak hanya terbatas pada tahap perumusan, tetapi mencakup seluruh siklus kebijakan mulai dari identifikasi masalah, penetapan agenda, formulasi, implementasi, hingga evaluasi.

"Dalam proses tersebut, Analis Kebijakan dituntut memiliki kemampuan analitis, komunikasi, advokasi, dan kolaborasi agar rekomendasi yang dihasilkan dapat benar-benar diimplementasikan secara efektif oleh pengambil keputusan," ujarnya.

Sementara itu, narasumber dari Universitas Udayana, Komang Adi Satra Wijaya, menjelaskan pentingnya penyusunan policy brief sebagai instrumen ringkas dalam menyampaikan rekomendasi kebijakan. Ia menekankan bahwa policy brief harus disusun secara padat, berbasis data, serta memuat alternatif solusi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Ia juga menambahkan bahwa dalam konteks daerah, penyusunan kebijakan perlu tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dan kearifan masyarakat agar kebijakan memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyebut bahwa kegiatan ini sangat relevan dalam memperkuat kapasitas analis kebijakan di daerah, khususnya dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adaptif, presisi, dan berbasis bukti. Ia menekankan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur dalam menghadapi tantangan penyusunan kebijakan yang semakin kompleks dan dinamis di tingkat daerah.

Forum ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem kebijakan publik yang kolaboratif, inovatif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran.