RRI.CO.ID, Dompu - Desakan agar pemerintah pusat membuka kembali moratorium pembentukan daerah otonomi baru, termasuk usulan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), kembali disuarakan di berbagai wilayah Pulau Sumbawa.

Gerakan dukungan tersebut dilakukan hampir di seluruh kabupaten dan kota, termasuk di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Dompu, Yani Hartono mengatakan, perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukan isu baru. Menurutnya, usulan tersebut telah lama diperjuangkan dan bahkan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Harapan kami, kepada semua elemen masyarakat yang memperjuangkan Provinsi Pulau Sumbawa agar tetap menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif,” ujarnya, Kamsi, 4 Juni 2026.

Ia menjelaskan, moratorium pembentukan daerah baru yang dilakukan pemerintah pusat selama ini lebih disebabkan persoalan kemampuan anggaran negara. Karena itu, perjuangan pembentukan PPS harus dilakukan secara bijak dan tidak merugikan masyarakat luas.

Menurut Yani, PPM Dompu mendukung aspirasi masyarakat terkait pembentukan PPS.

Namun, cara penyampaian aspirasi harus tetap memperhatikan kepentingan umum dan tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat.

“Kalau tuntutan itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, tentu masyarakat akan mendukung. Tapi kalau dilakukan dengan menutup jalan, memblokir akses dan mengganggu kepentingan umum, justru bisa menimbulkan penolakan,” katanya.

Ia menilai, stabilitas daerah menjadi faktor penting yang harus dijaga bersama. Sebab, kondisi keamanan dan ketertiban sangat mempengaruhi iklim investasi di daerah, termasuk di Kabupaten Dompu.

Menurutnya, masyarakat Dompu memilih tidak melakukan aksi turun ke jalan hingga penutupan akses jalan karena menyadari pentingnya menjaga stabilitas daerah demi keberlangsungan pembangunan.

Kabupaten Dompu sendiri, kata dia, masih sangat bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Karena itu, investasi dinilai menjadi salah satu peluang penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Daerah kita masih membutuhkan investasi untuk memperkuat ekonomi daerah. Kalau situasi tidak stabil, investor tentu akan berpikir ulang untuk masuk,” tambahnya.

PPM Dompu berharap perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa tetap berjalan melalui jalur konstitusional dan dilakukan secara damai, sehingga cita-cita masyarakat Pulau Sumbawa dapat tercapai tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.