RRI.CO.ID, Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menerima audiensi pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bali Nusra di Ruang Kepala Kantor Wilayah, Rabu 3 Juni 2026. Pertemuan ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi dalam bidang hukum, hak asasi manusia, dan pemberdayaan masyarakat melalui program-program edukatif.

‎

‎Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB I Gusti Putu Milawati bersama jajaran penyuluh hukum menerima kunjunhan empat orang pengurus HMI Bali Nusra. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Hukum dan HAM HMI Bali Nusra Rivaldi Pulungan memaparkan sejumlah program kerja yang akan dilaksanakan, antara lain dialog publik serta pelatihan advokasi hukum dan HAM.

‎

‎Selain itu, HMI menyampaikan harapan untuk membangun kolaborasi dengan Kanwil Kemenkum NTB dalam mendukung implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada aspek penguatan kesadaran hukum dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

‎

‎I Gusti Putu Milawati, menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, kolaborasi yang terarah akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses terhadap layanan hukum dan bantuan hukum.

‎

‎“Kami menyambut baik semangat HMI untuk berkolaborasi. Pendataan anggota menjadi langkah awal yang penting agar program kerja sama dapat dirancang secara tepat sasaran. Kanwil Kemenkum NTB memiliki berbagai layanan, mulai dari Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, hingga pembinaan hukum yang dapat disinergikan,” ujarnya.

‎

‎Dalam pertemuan itu, Kakanwil juga mendorong Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) HMI untuk mengikuti proses akreditasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Dengan status akreditasi tersebut, LKBH HMI dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sekaligus menyelenggarakan pelatihan paralegal.

‎

‎Lebih lanjut, Milawati menjelaskan bahwa saat ini terdapat 1.166 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di NTB dengan total sekitar 17.490 anggota yang berpotensi mendapatkan pelatihan paralegal. Hingga saat ini, sekitar 400 anggota Posbankum telah mengikuti pelatihan paralegal yang diselenggarakan Kanwil Kemenkum NTB selama periode 2025–2026 dengan melibatkan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi.

‎

‎“Apabila HMI nantinya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelatihan paralegal, tentu akan menjadi kontribusi besar dalam memperluas akses keadilan dan meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang hukum,” tambahnya.

‎

‎Menanggapi arahan tersebut, Rivaldi Pulungan menyampaikan apresiasi atas dukungan Kanwil Kemenkum NTB dan berharap Kakanwil dapat menjadi narasumber dalam kegiatan Dialog Publik yang direncanakan berlangsung pada awal Juli 2026.

‎

‎Audiensi ini diharapkan menjadi awal terbangunnya kolaborasi strategis antara Kanwil Kemenkum NTB dan HMI Bali Nusra dalam memperkuat literasi hukum, memperluas layanan bantuan hukum, serta menciptakan masyarakat yang semakin sadar dan taat hukum.