RRI.CO.ID, Mataram – Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, menegaskan bahwa program perumahan yang dijalankan pemerintah merupakan bagian dari upaya mendukung target Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program yang saat ini sedang berjalan adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bantuan bagi rumah tidak layak huni (RTLH).

Untuk tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8,9 triliun yang ditargetkan mampu menjangkau sekitar 400 ribu rumah di seluruh Indonesia.

“Untuk rumah tidak layak huni atau program BSPS, kita menganggarkan sekitar Rp8,9 triliun untuk seluruh Indonesia. Targetnya sekitar 400 ribu rumah pada tahun 2026 dan saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan,” ujar Abdul Hadi, Rabu 3 Juni 2026.

Khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Abdul Hadi menyebut pemerintah telah mengalokasikan lebih dari 6.000 unit rumah melalui program BSPS yang tersebar di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

“Alhamdulillah untuk NTB, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa, teralokasikan lebih dari 6.000 rumah untuk program BSPS atau penanganan rumah tidak layak huni,” katanya.

Selain BSPS, pemerintah juga terus mendorong penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari upaya mengurangi backlog atau kekurangan kebutuhan rumah yang masih terjadi di berbagai daerah.

Ia menjelaskan bahwa program BSPS dan rumah subsidi merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam merealisasikan Program 3 Juta Rumah.

“Program utama 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo tetap menjadi prioritas. Memang untuk BSPS tahun ini kita baru mampu menganggarkan sekitar 400 ribu rumah, tetapi ada program lain seperti rumah subsidi yang juga masuk dalam penanganan program 3 juta rumah tersebut,” jelasnya.

Meski alokasi bantuan terus meningkat, Abdul Hadi mengakui bahwa persoalan rumah tidak layak huni di NTB masih cukup besar. Berdasarkan data yang ada, jumlah RTLH di NTB diperkirakan mencapai sekitar 500 ribu unit.

Karena itu, ia menilai diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara bertahap dengan mengutamakan masyarakat yang paling membutuhkan.

“Kita berharap walaupun sudah banyak mengalokasikan bantuan, tetapi PR rumah tidak layak huni di NTB masih sangat besar. Karena itu perlu diselesaikan secara bertahap dengan memprioritaskan masyarakat miskin ekstrem yang kondisinya benar-benar membutuhkan bantuan,” ujarnya.

Abdul Hadi menambahkan bahwa proses penentuan prioritas harus didukung data yang akurat melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hadi juga mengajak masyarakat untuk mendukung berbagai program pemerintah, baik di sektor perumahan maupun ketahanan pangan. Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut tidak dapat dilepaskan dari budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

“Program BSPS tidak terlepas dari semangat gotong royong. Harus ada perhatian dan uluran tangan dari warga sekitar maupun keluarga terdekat untuk membantu masyarakat miskin yang membutuhkan,” katanya.

Ia menilai keterlibatan masyarakat akan mempercepat upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian warga sekaligus memperkuat pembangunan berbasis komunitas.

Selain sektor perumahan, Abdul Hadi juga menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur berbasis masyarakat, termasuk penanganan irigasi melalui skema Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

“Harapan kita, semangat gotong royong tetap menjadi kekuatan utama dalam mendukung program-program pemerintah, baik di bidang perumahan, irigasi, maupun ketahanan pangan untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.