RRI.CO.ID, Dompu - Sebanyak 30 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat kini mulai siap menjalankan usahanya setelah merampungkan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan menentukan arah usaha masing-masing koperasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Dompu, Wahyono mengatakan, RAT merupakan bagian penting dalam tata kelola koperasi karena menjadi sarana evaluasi pelaksanaan program kerja sekaligus penyusunan agenda kegiatan tahun berikutnya.

Pemerintah Kabupaten Dompu mencatat, realisasi pelaksanaan RAT KDMP di daerah tersebut telah mencapai lebih dari 70 persen dari total 81 KDMP yang terbentuk.

Capaian itu menjadikan Kabupaten Dompu sebagai salah satu daerah dengan progres RAT yang cukup tinggi.

“RAT menjadi indikator koperasi itu aktif atau tidak. Kalau selama dua sampai tiga tahun tidak melaksanakan RAT, maka koperasi dianggap tidak aktif dan bisa diblacklist,” katanya, Kamis, 28 Mei 2026.

Selain pelaksanaan RAT, perkembangan KDMP di Dompu juga mulai terlihat dari pembangunan gerai koperasi. Dari total 81 KDMP, sebanyak 17 koperasi saat ini sedang dalam proses pembangunan gerai.

Wahyono menjelaskan, sebagian KDMP sebenarnya sudah mulai menjalankan aktivitas usaha meskipun gerainya belum selesai dibangun.

Usaha yang dijalankan pun beragam, mulai dari simpan pinjam, usaha sembako, sektor pertanian, perikanan hingga usaha lainnya yang disesuaikan dengan potensi desa masing-masing.

“Lebih dari 30 KDMP sudah berjalan usahanya walaupun gerainya belum terbangun,” katanya.

Menurutnya, pembangunan gerai dilakukan setelah lahan dinyatakan tersedia dan clear and clean. Selanjutnya, pihak ketiga bersama TNI akan melaksanakan proses pembangunan gerai koperasi tersebut.

Ia menambahkan, lahan untuk pembangunan gerai KDMP berasal dari berbagai sumber, baik aset pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Dompu. Namun seluruh lahan tersebut telah dipastikan legalitas dan statusnya aman untuk digunakan.

Wahyono berharap seluruh KDMP di Dompu dapat segera memiliki gerai sesuai target nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Presiden menargetkan sebanyak 8 ribu KDMP di seluruh Indonesia harus tuntas pembangunan gerainya.

“Mudah-mudahan tahap kedua atau tahap berikutnya, sisa KDMP yang belum terbangun gerainya bisa kita optimalkan secara maksimal,” ujarnya.

Belum dimulainya pembangunan 64 gerai KDMP lainnya, kata Wahyono, disebabkan kendala ketersediaan dan pengalihan lahan aset. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Dompu, tetapi juga menjadi persoalan nasional.

Karena itu, seluruh permohonan pengalihan aset telah disampaikan kepada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu untuk diproses lebih lanjut.

Tidak semua desa, kata Wahyono, memiliki aset sendiri. Ada beberapa yang asetnya milik pemerintah pusat, provinsi maupun Pemkab Dompu. Saat ini sedang diupayakan pengalihannya untuk pembangunan gerai KDMP.

Ia menegaskan, KDMP merupakan program prioritas nasional sehingga perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan pembangunan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah melalui dinas teknis lebih fokus pada pembinaan, pendampingan, pengawasan, fasilitasi serta penguatan kelembagaan koperasi.

Dalam pelaksanaannya, kepala desa juga memiliki peran strategis sebagai pembina KDMP, terutama dalam menyiapkan lahan dan membangun koordinasi dengan pemerintah kabupaten agar pembangunan gerai koperasi dapat segera terealisasi.