RRI.CO.ID.Mataram-Pemerintah Kota Mataram mengusulkan pembangunan pemecah gelombang atau breakwater senilai Rp240 miliar kepada pemerintah pusat guna mengatasi abrasi pantai yang terus mengancam kawasan pesisir. Usulan tersebut diajukan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) sebagai pihak yang memiliki kewenangan pelaksanaan dan penganggaran proyek.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan kondisi abrasi di sejumlah titik pantai kini semakin memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.
“Usulan anggaran sekitar Rp240 miliar itu sudah kami ajukan ke pusat melalui BWS karena mereka yang menjadi eksekutor kegiatan,” ujarnya.Kamis 28 Mei 2026.
Menurut Lale, pemerintah daerah hanya bertindak sebagai pemilik wilayah sekaligus pengusul proyek. Sementara proses teknis dan penganggaran berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui BWS. Usulan tersebut juga telah mendapat dukungan dari pihak legislatif melalui perwakilan komisi di DPR RI.
"Untuk penanganan abrasi diprioritaskan pada empat titik pesisir yang dinilai paling rawan, yakni Pantai Bintaro, Pantai Mapak, Pantai Pondok Prasi di kawasan Kampung Bugis, serta Pantai Gading." Katanya.
Dari seluruh lokasi tersebut, abrasi terparah terjadi di kawasan Pondok Prasi. Di wilayah itu, gelombang laut disebut mengikis daratan lebih dari satu meter setiap tahun hingga menyebabkan jalan lingkungan selebar 4,5 meter dan sejumlah rumah warga hilang tersapu abrasi.
“Di Pondok Prasi kondisinya paling parah. Jalan lingkungan dan beberapa rumah warga sudah habis terkikis air laut,” katanya.
Pemkot Mataram berharap pembangunan breakwater dapat menjadi solusi jangka panjang untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman kerusakan yang lebih luas. Selain melindungi permukiman warga, proyek tersebut juga diharapkan mampu menjaga infrastruktur publik dan aktivitas masyarakat di wilayah pantai.
Terkait dokumen detail engineering design (DED), Lale menyebut pembaruan dan penyusunan teknis lebih rinci nantinya akan dilakukan oleh BWS sesuai hasil verifikasi lapangan dan kebutuhan konstruksi.
"Kami optimistis proyek tersebut dapat direalisasikan mengingat usulan penanganan abrasi telah masuk dalam basis data perencanaan BWS." Katanya.
Optimisme itu juga didukung pengalaman sebelumnya ketika pemerintah pusat menyetujui bantuan penanganan kedaruratan di Sungai Unus dan Sungai Ancar yang kini sedang dalam tahap pengerjaan.
“Dokumen usulan dan kebutuhan di lapangan sudah kami serahkan. Saat ini sudah masuk database perencanaan BWS,” ujar Lale.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....