Akademisi Soroti Realitas Sila Kelima di Tengah Perlambatan Ekonomi Masyarakat
- 26 Mei 2026 16:29 WIB
- Mataram
RRI.CO.ID, Dompu — Kondisi perekonomian masyarakat yang mulai melambat belakangan ini dinilai menjadi tantangan serius dalam mewujudkan nilai keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. Menurunnya daya beli masyarakat akibat pengurangan dana transfer ke daerah disebut turut berdampak terhadap perputaran ekonomi di tingkat bawah, terutama di daerah.
Akademisi STKIP Yapis Dompu, Syafrudin menilai, konsep keadilan sosial dalam Pancasila sejatinya menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan negara.
Menurutnya, hal tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Ini sejalan dengan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya,” katanya, Selasa, 26 Mei 2026.
Ia menjelaskan, setiap kebijakan negara seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di dalam negeri dan tidak boleh bertentangan dengan amanat konstitusi maupun nilai-nilai Pancasila.
Menurut Syafrudin, kebijakan pemerintah idealnya diarahkan untuk membahagiakan rakyat melalui peningkatan kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, pendidikan murah, layanan kesehatan terjangkau, keamanan yang terjamin hingga stabilitas politik yang damai.
“Negara tidak boleh membuat kebijakan yang justru menyulitkan rakyatnya sendiri. Keadilan sosial itu bagaimana negara mampu membangun ekonomi masyarakat, menyediakan pendidikan murah, kesehatan murah, keamanan terjamin dan politik yang damai,” katanya.
Ia menambahkan, perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak semakin memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat. Pengurangan dana transfer ke daerah dinilai turut mempengaruhi aktivitas ekonomi lokal karena berkurangnya belanja pemerintah yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di daerah.
Karena itu, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat kecil agar nilai-nilai sila kelima Pancasila benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....