RRI.CO.ID, Dompu — Realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dinilai memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan ekonomi masyarakat, meskipun nilainya masih lebih kecil dibanding total transaksi keuangan yang terjadi di daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni mengatakan, posisi belanja pemerintah daerah tetap menjadi salah satu penggerak utama roda ekonomi di Kabupaten Dompu.

Menurutnya, setiap pengeluaran pemerintah, baik untuk belanja pegawai maupun program pembangunan, akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

“Hingga Mei 2026, realisasi belanja daerah Kabupaten Dompu mencapai Rp298 miliar atau sekitar 25,36 persen dari target APBD sebesar Rp1,174 triliun,” ujarnya, Sabtu, 23 Mei 2026.

Ia menjelaskan, meskipun secara nominal belanja pemerintah tidak sebesar total transaksi ekonomi masyarakat dan sektor swasta, namun perputaran uang dari belanja daerah memiliki efek berantai yang cukup besar terhadap perekonomian daerah.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Dompu tidak menahan maupun mempersulit proses pencairan anggaran belanja daerah, terutama belanja pegawai, selama telah memenuhi syarat administrasi dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Selama sesuai peruntukan dalam APBD dan memenuhi mekanisme yang dipersyaratkan, belanja tetap diproses dan tidak ditahan,” katanya.

Syahroni menambahkan, percepatan realisasi belanja daerah dilakukan agar uang yang beredar di masyarakat tetap terjaga sehingga mampu menopang aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia mencontohkan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Dompu yang telah dituntaskan sejak awal tahun dan rutin dibayarkan setiap bulan.

Kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah daerah lain yang masih mengalami keterlambatan pembayaran.

Menurutnya, kelancaran pembayaran belanja pegawai juga menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, terutama di tengah tingginya ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor belanja pemerintah.