RRI.CO.ID, Dompu — Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, masih menemukan sejumlah wilayah yang mengalami blank spot atau tidak dapat mengakses jaringan internet secara memadai.

Kondisi tersebut dinilai menghambat pelayanan publik hingga penerapan digitalisasi informasi yang mulai dijalankan pemerintah daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu, Nursalam mengatakan, hingga saat ini terdapat sembilan wilayah di Kabupaten Dompu yang masih mengalami kesulitan akses jaringan telekomunikasi dan internet.

Wilayah tersebut antara lain Desa Mbawi Kecamatan Dompu, Rababaka Kecamatan Woja, Desa Tolokalo Kecamatan Kempo, serta Desa Beringin Jaya, Kadindi, Nangamiro, Pekat, Doropeti dan Sorinomo di Kecamatan Pekat.

Menurut Nursalam, kondisi blank spot tersebut tidak hanya terjadi pada satu operator telekomunikasi saja, melainkan hampir seluruh operator mengalami keterbatasan jaringan di wilayah-wilayah tersebut.

“Akibat kondisi ini, sejumlah akses vital seperti layanan kesehatan, pendidikan hingga sistem pemerintahan berbasis digital ikut terganggu,” ujarnya, Sabtu, 23 Mei 2026.

Ia menjelaskan, digitalisasi informasi yang mulai diterapkan Pemkab Dompu juga terdampak akibat kecilnya bandwidth pada Base Transceiver Station (BTS) yang tidak merata.

“Kapasitas jaringan yang terbatas membuat pelayanan berbasis internet belum berjalan optimal,” katanya.

Untuk wilayah Kecamatan Pekat, kata dia, persoalan jaringan kemungkinan dipengaruhi kondisi geografis yang berada di lereng Gunung Tambora sehingga terhalang tekstur area.

Namun, kondisi blank spot yang terjadi di Desa Mbawi Kecamatan Dompu dan Rababaka Kecamatan Woja sangat disayangkan karena lokasinya berada dekat dengan pusat ibu kota kabupaten.

Dinas Kominfo Kabupaten Dompu sendiri telah bersurat ke Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk membantu mengatasi persoalan blank spot tersebut.

Menurut Nursalam, program Bhakti yang dijalankan pemerintah pusat sejauh ini belum sepenuhnya didukung saluran telekomunikasi yang memadai.

BTS yang dibangun masih menggunakan kapasitas kecil sehingga belum mampu menampung kebutuhan jaringan telekomunikasi di wilayah blank spot.

“BTS yang dibangun kementerian kapasitasnya masih kecil sehingga belum mampu menopang jaringan telekomunikasi yang tersedia,” katanya.

Ia menambahkan, peningkatan bandwidth dan pemerataan jaringan internet sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk mendukung sektor kesehatan, pendidikan dan pemerintahan, tetapi juga untuk menunjang pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Dompu.

Selain itu, Pemkab Dompu juga kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor jasa telekomunikasi sejak kewenangan perizinan pembangunan tower jaringan ditarik ke pemerintah provinsi.

Sebelumnya, perizinan pembangunan tower telekomunikasi mampu memberikan kontribusi hingga ratusan juta rupiah bagi PAD Kabupaten Dompu.