RRI.CO.ID, Lombok Barat – Upaya menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat terus diperkuat. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) turun langsung hingga ke desa-desa untuk memastikan seluruh elemen masyarakat memahami bahaya dan dampak hukum pernikahan anak di bawah umur.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lombok Barat, Arief Suryawirawan mengatakan, pihaknya saat ini fokus menjalankan arahan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat dalam menekan kasus pernikahan anak yang masih menjadi perhatian serius di daerah tersebut.

“Kami terus melakukan sosialisasi, advokasi, dan langkah pencegahan hingga ke tingkat desa. Semua kepala desa, kepala dusun, dan perangkat kewilayahan kami pastikan memahami batas usia pernikahan serta dampak hukum dan sosial jika terjadi pernikahan anak,” ujarnya, Rabu 20 Mei 2026.

Ia menegaskan, pendekatan langsung ke masyarakat dinilai menjadi langkah paling efektif dalam mencegah praktik pernikahan dini. Menurutnya, kesadaran masyarakat di Lombok Barat mulai meningkat sehingga tidak ada lagi pihak yang berani secara terang-terangan menikahkan anak di bawah umur.

Berdasarkan data hingga April 2026, tercatat lima kasus pernikahan dini terjadi di Lombok Barat. Dari jumlah tersebut, dua kasus berhasil dipisahkan atau dicegah, sementara tiga lainnya tidak dapat dipisahkan karena berbagai kondisi tertentu.

“Wilayah yang saat ini paling rawan berada di Kecamatan Gunungsari. Karena itu kami terus menggencarkan sosialisasi bersama perangkat desa, TNI, Polri, dan berbagai pihak lainnya agar masyarakat memahami pentingnya menunda pernikahan sampai usia yang telah ditetapkan,” katanya menegaskan.

Arief mengungkapkan, terdapat sejumlah faktor utama yang memicu terjadinya pernikahan anak. Mulai dari persoalan ekonomi, rendahnya pendidikan, pola asuh keluarga, hingga pengaruh media sosial yang kini semakin sulit dikendalikan.

“Ada beberapa kasus bermula dari perkenalan di media sosial, kemudian langsung diajak menikah. Karena itu penggunaan media sosial harus disikapi dengan bijak,” ucapnya.

Selain itu, ia menilai pengawasan orang tua menjadi kunci utama dalam melindungi anak dari risiko pernikahan dini. Menurutnya, keharmonisan keluarga dan komunikasi yang baik harus terus dijaga agar anak merasa dekat dengan orang tua.

“Kalau ada perubahan perilaku pada anak, orang tua harus segera melakukan pendekatan dan mengajak anak berbicara dengan baik tentang dampak buruk pernikahan dini,” katanya.

Untuk mencegah anak putus sekolah akibat pernikahan dini, Dinsos PPPA Lombok Barat juga memperkuat koordinasi dengan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kerja sama tersebut dilakukan agar anak-anak yang berisiko tetap dapat melanjutkan pendidikan.

“Sekarang teman-teman Dikbud sangat terbuka dan aktif turun bersama ketika ada kasus pernikahan anak yang berpotensi membuat anak berhenti sekolah. Kami terus saling berkoordinasi supaya anak-anak tetap bisa mengenyam pendidikan,” ujarnya.

Tak hanya itu, peran pemerintah desa juga disebut sangat membantu dalam menekan angka pernikahan anak. Sejumlah desa di Lombok Barat telah menerbitkan awik-awik atau aturan adat terkait larangan pernikahan dini, termasuk pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD) yang sudah memiliki dasar hukum melalui peraturan desa.

“Karena semua sudah berkomitmen dan regulasinya jelas, sekarang tidak ada lagi yang berani melakukan pernikahan anak secara terang-terangan,” katanya.

Meski demikian, pemerintah daerah menyadari upaya menghapus praktik pernikahan dini tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan dukungan seluruh pihak, mulai dari keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, aparat keamanan hingga pemerintah desa.

“Target kami tentu tidak ada lagi kasus pernikahan anak di Lombok Barat. Tapi ini membutuhkan kerja sama luar biasa dari semua pihak agar kasus pernikahan dini bisa ditekan sekecil mungkin,” katanya mengakhiri.