RRI.CO.ID, Mataram - Penyebarluasan informasi tentang Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai provinsi kepulauan merupakan upaya yang penting karena terhubung dengan pemahaman masyarakat terhadap pembangunan daerah di kepemimpinan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB adalah Hj. Indah Dhamayanti Putri. Gubernur dan Wakil Gubernur telah menetapkan sejumlah visi yang juga menyangkut sektor lingkungan hidup, antara lain, membangun Desa Tangguh Bencana (Destana), investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Perspektif lingkungan mengemuka karena hampir 54 persen dari total luas daratan NTB adalah hutan. Adapun fungsi hutan sebagai penyimpan cadangan air yang menyuplai Daerah Aliran Sungai (DAS) dari hulu ke hilir. Sementara DAS di NTB merupakan tempat tingal kelompok masyarakat, tak terkecuali di desa. Dengan demikian, hutan di Lombok dan Sumbawa menjadi modal dasar pembangunan.

Pendapat itu dikemukakan Syamsiah Samad, M.Hut., Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB ketika menjadi narasumber di dialog Merajut Pangan Bumi Gora, 13 Maret 2026. Dialog bertopik Mewujudkan Desa Hijau, dan Berketahanan Pangan dan menghadirkan narasumber Muhammaddin, Kabid Keamanan Pangan, Mutu dan Diversifikasi Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB.

“Fungsi hutan sebagai cadang air, mampu mengatur kehidupan masyarakat termasuk mendukung terciptanya ketahanan pangan. Kualitas air yang baik akan mendukung pengembangan pertanian,” kata Syamsiah.

Syamsiah mengatakan, saat ini, telah terjadi perubahan iklim yang mengakibatkan terjadinya 13 jenis bencana di Indonesia. Tiga diantaranya bersifat hidrometeorologi, yakni banjir, longsor, kekeringan. Musim kemarau pun datang lebih cepat dan diprediksi lebih lama. Belum lagi, bencana geologi, seperti gempa dan gunung Meletus.

Syamsiah mengatakan, etalase bencana itu, juga melanda desa di tengah tingkat kemiskinan ekstrem yang cukup tinggi. Sehingga diperlukan akselerasi pembangunan yang berkelanjutan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pertanian dengan sub sektor kelautan, perkebunan, dan peternakan. Pertumbuhan itu tidak bisa lepas dari fungsi hutan di tiap daerah dengan metode pengembangan perhutanan sosial berbasis kemasyarakatan.

“Bahwa kawasan hutan ikut mendukung faktor pembangunan dari sisi mencegah kerugian dari dampak bencana. Di satu sisi, kontribusi PDRB NTB masih didominasi tambang. Sehingga diperlukan resiliensi di sektor pertanian sebagai penyeimbang fluktuasi tambang,” kata Syamsiah.

Menurut Syamsiah, Pemerintah Provinsi NTB mulai mengembangkan pengelolaan kehutanan yang bernilai kontribusi terhadap pertanian. Jika itu dikelola dengan baik, maka mampu menciptakan desa hijau dan surplus panen. Konsep yang dipilih Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang bersifat agroforestri. Tanaman yang dipilih merupakan tanaman pertanian berformat terasering dan konservasi.

Konsep tersebut dipilih sebagai bentuk antisipasi cadangan pangan di tengah status pulau kecil di Indonesia. Konsep itu tersambung dengan agenda pengurangan angka kemiskinan. Melalui sektor pertanian sebagai tumpuan atas sub sektor lainnya. Diperlukan dukungan swasta dalam konteks ini. Tujuannya, agar terkoneksi dengan sejumlah program termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), event internasional Moto GP, program perbankan.

Syamsiah mengatakan, fragmentasi tambang terjadi karena ekspor yang menuntut fungsi smelter. Kondisi yang memaksa pertanian berkontribusi lebih dan tak sekadar menopang kebutuhan dalam daerah. Untuk itu, pertanian diharapkan dapat menopang kesejahteraan masyarakat NTB. Adapun pertumbuhan lainnya seperti di hutan melalui pengelolaan hutan melalui desa hijau. Konsep pengelolaan yang dimaksud berkonsep agroforestri dengan pola terasering. Agroforestri dinilai mampun menjadi cadangan pangan berujung berkelanjutan.

Dikatakan pula, Di tahun kedua kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terdapat 10 program tumpuan. Salah satunya sektor ketahanan pangan. Sedangkan beberapa program lainnya, beririsan dengan Desa Berdaya yang menjadi tumpuan, antara lain, agromaritim yang menjadi sub sektor pertanian.