RRI.CO.ID, Bima - Pemerintah Kabupaten Bima kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat regional. Dalam ajang Kemendagri Awards Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 se-Nusa Tenggara dan Maluku yang berlangsung di Ballroom Hotel Merumatta Senggigi, Kabupaten Bima berhasil meraih penghargaan kategori Pengendalian Inflasi.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bima Ady Mahyudi berupa trofi penghargaan dan bantuan dana sebesar Rp2 miliar atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bima dalam menjaga stabilitas inflasi daerah secara konsisten dan terukur.

Ajang penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, ketepatan pelaporan, dukungan anggaran, serta efektivitas program pengendalian inflasi di daerah masing-masing.

Pada kategori kabupaten, Kabupaten Sumba Timur meraih posisi terbaik pertama dengan hadiah Rp3 miliar. Kabupaten Bima berada di posisi terbaik kedua dengan hadiah Rp2 miliar, sementara Kabupaten Maluku Tenggara meraih posisi terbaik ketiga dengan hadiah Rp1 miliar.

Sementara itu, untuk kategori pemerintah kota, penghargaan terbaik diraih Kota Tual Maluku. Sedangkan pada tingkat provinsi, Nusa Tenggara Timur berhasil meraih posisi terbaik pertama.

Kegiatan tersebut dihadiri para kepala daerah dan unsur Forkopimda dari wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara. Sedikitnya 11 kepala daerah dan Forkopimda se-NTB, 23 daerah se-NTT, 11 daerah se-Maluku serta 11 daerah se-Maluku Utara turut menghadiri acara penghargaan tersebut.

Bupati Ady Mahyudi mengatakan, penghargaan yang diraih menjadi bukti nyata keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bima dalam menjalankan program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

“Penghargaan ini tentu saja menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program strategis yang berfokus pada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati hadir bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy serta sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.

Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Selain fokus pada pengendalian harga, Pemerintah Kabupaten Bima juga mengintegrasikan program pengendalian inflasi dengan penanganan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.

Kepala Bappeda Kabupaten Bima Hariman menjelaskan, upaya penurunan kemiskinan dilakukan melalui kolaborasi 16 perangkat daerah dan 21 puskesmas dengan dukungan 127 sub kegiatan dan total anggaran mencapai Rp248,2 miliar.

Program tersebut difokuskan pada tiga strategi utama yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui PKH, BPNT, bantuan sosial, beasiswa dan BLT Desa. Kemudian peningkatan pendapatan masyarakat melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, alsintan dan bantuan benih. Serta penanganan kantong kemiskinan melalui pembangunan irigasi, rumah tidak layak huni, SPAM, SPALD-S dan infrastruktur berbasis masyarakat.

Hasilnya, angka kemiskinan Kabupaten Bima pada tahun 2025 berhasil turun menjadi 12,59 persen atau menurun 0,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, angka kemiskinan ekstrem yang sebelumnya berada di angka 2,04 persen pada 2024 juga berhasil ditekan menjadi 0,41 persen pada tahun 2025.

Di sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bima juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp53,86 miliar untuk percepatan penurunan stunting yang tersebar di 13 perangkat daerah.

Program intervensi dilakukan melalui peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, perbaikan sanitasi serta edukasi kesehatan masyarakat.

Upaya tersebut membuahkan hasil positif. Target prevalensi stunting tahun 2025 sebesar 17,33 persen berhasil ditekan hingga mencapai 12,22 persen.

Pemerintah Kabupaten Bima menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat dalam membangun daerah yang sehat, mandiri dan sejahtera.

Dalam percepatan pengendalian inflasi, Pemerintah Kabupaten Bima juga membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah berdasarkan SK Bupati Bima Nomor 188.45/100/03.4 Tahun 2025.

Tim tersebut diketuai Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE dengan sekretaris tim Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE bersama instansi vertikal dan perangkat daerah terkait.

Tim bertugas menyusun kebijakan pengendalian inflasi daerah serta melakukan koordinasi dan langkah strategis penanganan inflasi sesuai kebijakan pemerintah pusat dan daerah.