RRI.CO.ID, Lombok Barat — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meninjau langsung Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) Nusa Tenggara Barat di Jalan TGH Faesal No.555, Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa 19 Mei 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kualitas hunian vertikal modern sekaligus memperkuat pelayanan publik yang cepat dan tepat bagi masyarakat.

Dalam kunjungan itu, Menteri PKP didampingi jajaran kantor pusat Kementerian PKP bersama Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara 1 beserta staf. Menteri meninjau langsung fasilitas bangunan, unit hunian, ruang pelayanan publik hingga berdialog dengan ASN yang menempati kawasan rumah susun tersebut.

Rumah Susun ASN NTB dibangun dengan konsep hunian modern delapan lantai dan memiliki 72 unit yang diperkirakan mampu menampung hingga 216 penghuni. Hunian itu diperuntukkan bagi ASN Kementerian PUPR yang bertugas di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, khususnya pegawai yang berasal dari luar daerah.

Komposisi bangunan terdiri dari 60 unit tipe 36, 10 unit tipe 45, serta dua unit ramah difabel. Seluruh kamar telah dilengkapi fasilitas lengkap seperti tempat tidur, lemari pakaian, meja dan kursi sehingga siap langsung dihuni.

Selain menghadirkan hunian representatif, rumah susun tersebut juga dilengkapi lift, mushola, area terbuka hijau dan konsep green building untuk mendukung kenyamanan sekaligus efisiensi lingkungan.

Menteri PKP mengatakan pembangunan rumah susun ASN merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak, sehat dan terjangkau bagi aparatur negara agar dapat bekerja lebih optimal dalam melayani masyarakat.

“Hunian ASN harus mampu mendukung produktivitas kerja sekaligus memberikan kenyamanan bagi pegawai yang bertugas di daerah,” ujarnya.

Konsep pembangunan rumah susun itu juga mengusung Mixed Use Development. Lantai satu hingga lantai tiga dimanfaatkan sebagai area perkantoran dan ruang serbaguna termasuk operasional BP3KP NT 1, sedangkan lantai empat sampai lantai delapan difungsikan sebagai area hunian ASN.

Saat meninjau ruang pelayanan publik BP3KP NT 1, Menteri PKP memberikan perhatian khusus terhadap akses layanan masyarakat. Ia meminta agar pelayanan ditempatkan pada area yang lebih mudah dijangkau warga.

“Ini ruang pelayanan ya, saran saya bisa ditempatkan di bawah di lantai satu agar rakyat mendapatkan akses informasi yang mudah dan cepat,” katanya menegaskan.

Menurutnya, kualitas pelayanan publik menjadi bagian penting yang harus diperkuat seluruh jajaran Kementerian PKP. Aparatur diminta memahami berbagai persoalan masyarakat sehingga mampu memberikan solusi secara jelas dan tepat.

“Kita harus menguasai masalah dan kebijakan yang ada di masyarakat karena ketika rakyat bertanya dan menyampaikan pengaduan, kita bisa sampaikan dengan jelas agar rakyat terbantu,” ucapnya.

Pemerintah melalui Kementerian PKP terus mendorong pembangunan hunian vertikal berkualitas bagi ASN sebagai bagian dari penguatan sistem pelayanan publik modern yang efisien dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Kehadiran hunian terintegrasi dengan fasilitas kerja diharapkan mampu meningkatkan kinerja ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat.