RRI.CO.ID, Dompu - Pemerintah Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menghadapi tantangan besar di tengah kondisi fiskal daerah yang dinilai masih rendah pada tahun 2026.

Keterbatasan anggaran tersebut menjadi pekerjaan berat bagi daerah dalam mewujudkan penurunan angka stunting, kemiskinan ekstrem, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Dompu tetap menargetkan berbagai capaian strategis pada tahun 2027," kata Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu,Aris Ansyari, Selasa, 19 Mei 2026.

Salah satunya adalah mewujudkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen, kata Aris, dengan melalui Rencana Pembangunan Kabupaten Dompu yang akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.

Rencana tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk bangkit meretas kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, melalui berbagai program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat.

Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah tetap berupaya menggali potensi daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Berbagai sektor potensial terus didorong agar mampu menopang pembangunan daerah menuju kebangkitan ekonomi masyarakat.

"Salah satu sektor yang akan digenjot adalah PAD dari sektor parkir," katanya.

Saat ini pemerintah daerah tengah melakukan sinkronisasi data antara calon objek parkir dengan potensi pajak parkir yang dapat dioptimalkan sebagai sumber pendapatan daerah.

Selain itu, sinkronisasi data lintas Organisasi Perangkat Daerah atau OPD juga terus dilakukan, baik terkait data kemiskinan, stunting maupun potensi PAD. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh program pembangunan memiliki basis data yang akurat dan terintegrasi.

Namun demikian, Dompu juga masih menghadapi tantangan besar dalam menekan angka kemiskinan dan stunting. Salah satu faktor yang disebut menjadi pemicu utama dua persoalan tersebut adalah tingginya angka pernikahan dini di daerah itu.

"Dengan usia perkawinan yang belum matang, membuat pembersihan gizi bagi anak, terbatas," katanya.

Karena itu, kolaborasi lintas sektor tidak hanya difokuskan pada sinkronisasi data, tetapi juga penguatan komitmen bersama dalam menekan praktik pernikahan dini yang dinilai berkontribusi besar terhadap lahirnya kemiskinan dan stunting.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah, angka kemiskinan di Dompu pada tahun 2025 berada di angka 11,59 persen atau sekitar 32.080 jiwa. Sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,27 persen.

Untuk prevalensi stunting, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tercatat berada pada angka 19,8 persen. Sementara menurut Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting di Kabupaten Dompu berada pada angka 14,6 persen.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Dompu untuk terus memperkuat program pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, meski dihadapkan pada keterbatasan kemampuan fiskal daerah.