RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Kota Mataram memperketat pengawasan distribusi elpiji 3 kilogram dengan melarang seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan gas bersubsidi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan elpiji subsidi tetap tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, mengatakan sektor MBG tidak masuk kategori penerima elpiji subsidi karena memiliki kapasitas operasional usaha menengah ke atas.

“MBG ini sudah berada pada kapasitas ekonomi di atas, jadi tidak boleh menggunakan elpiji 3 kilogram,” ujarnya, Kamis 14 Mei 2026.

Menurut Martawang, pemerintah daerah telah meminta tim pengawas dari Dinas Perdagangan Kota Mataram untuk rutin melakukan pengecekan lapangan guna memastikan tidak ada penyalahgunaan elpiji subsidi di dapur MBG maupun sektor lain yang tidak berhak.

Ia menjelaskan, penggunaan gas subsidi oleh pihak yang tidak sesuai peruntukan dapat memicu kelangkaan di tengah masyarakat. Karena itu, pengawasan distribusi diperketat hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Kita ingin memastikan jatah elpiji 3 kilogram untuk Kota Mataram benar-benar dikonsumsi masyarakat yang berhak, bukan dipakai sektor yang seharusnya menggunakan gas nonsubsidi,” katanya.

Martawang mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya SPPG di Kota Mataram yang menggunakan elpiji 3 kilogram. Namun pengawasan tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi menyusul adanya informasi dugaan penggunaan gas subsidi untuk dapur MBG di sejumlah daerah lain di NTB.

“Di Mataram belum ada ditemukan seperti itu, tapi kita tetap melakukan pengawasan agar tidak terjadi di sini,” jelasnya.

Selain pengawasan distribusi, Pemkot Mataram juga mewajibkan pembelian elpiji subsidi menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). Kebijakan tersebut bertujuan memastikan gas subsidi benar-benar diterima masyarakat miskin sesuai ketentuan pemerintah.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, kata Martawang, stok elpiji 3 kilogram di Kota Mataram masih dalam kondisi aman dan tidak mengalami kekosongan. Pemerintah meminta masyarakat tidak mudah terpancing isu kelangkaan yang dapat memicu aksi panic buying.

“Secara umum kondisi ketersediaan masih aman. Yang kita antisipasi justru kepanikan masyarakat akibat isu yang berkembang,” ujarnya.

Pemkot Mataram juga melibatkan camat dan lurah dalam pengawasan distribusi elpiji subsidi di lingkungan masing-masing. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terjadi keresahan maupun penyalahgunaan distribusi gas bersubsidi di lapangan.

"Kami akan mengambil tindakan tegas apabila nantinya ditemukan pihak yang menyalahgunakan elpiji 3 kilogram untuk kepentingan usaha yang tidak berhak menerima subsidi," ujarnya.