RRI CO ID, Dompu - Wacana pengalihan pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu ke Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menuai sorotan di tengah kondisi fiskal daerah yang dinilai masih lemah. Kebijakan tersebut dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap program pembelajaran dan operasional sekolah.

Praktisi pendidikan, Ilyas Yasin, menilai rencana tersebut justru memperlihatkan kecenderungan pemerintah daerah melepaskan tanggung jawab pembiayaan tenaga pendidikan.

“Ada wacana pembayaran gaji PPPK paruh waktu dialihkan ke sekolah melalui dana BOS. Ini kan menimbulkan problem. Seolah-olah pemerintah daerah mau lepas tanggung jawab,” ujarnya, Selasa, 12 Mei 2026.

Menurut dia, penerimaan PPPK paruh waktu sejak awal seharusnya tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Karena itu, apabila penggajian kemudian dibebankan kepada sekolah melalui dana BOS, maka kondisi tersebut akan semakin memperberat dunia pendidikan.

Ia menjelaskan, dana BOS selama ini telah memiliki komponen penggunaan yang jelas, mulai dari penyediaan fasilitas sekolah hingga mendukung kegiatan pembelajaran siswa. Jika sebagian anggaran dialihkan untuk membayar gaji PPPK paruh waktu, maka berbagai program sekolah terancam terganggu.

Sementara komponen dana BOS, sudah ada peruntukannya, seperti untuk fasilitas dan mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah.

"Kalau digunakan untuk membayar gaji guru PPPK paruh waktu, otomatis akan berpengaruh ke program-program lainnya,” katanya.

Ilyas menegaskan, dampak paling nyata nantinya akan dirasakan langsung oleh sekolah dalam menjalankan program pendidikan. Kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan berpotensi tertunda bahkan sulit terlaksana akibat keterbatasan anggaran operasional.

“Ini pasti berdampak. Program-program lain di sekolah bisa jadi sulit terlaksana karena dana yang ada terpakai untuk membayar gaji,” jelasnya.

Wacana pengalihan pembiayaan tersebut kini menjadi perhatian banyak pihak, terutama di daerah dengan kemampuan fiskal yang terbatas. Pemerintah diminta mencari solusi yang tidak membebani sekolah dan tetap menjaga kualitas layanan pendidikan.