RRI.CO,ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggelar bimbingan teknis pengelolaan informasi publik di Rumah Langko, Mataram, Rabu, 6 Mei 2026. Kegiatan ini menitikberatkan pada penguatan kapasitas aparatur dalam menyusun konten publik yang mendorong literasi ketahanan energi nasional.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan komunikasi publik kini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, melainkan menjadi instrumen strategis untuk membentuk kesadaran dan perilaku masyarakat. “Informasi membentuk persepsi, dan persepsi membentuk perilaku. Di situlah kekuatan konten publik,” ujarnya dalam forum tersebut.

Menurut Khalik, komunikasi yang efektif harus mampu melampaui tahap penyampaian informasi. Ia menyebut ada tiga tahapan penting: membangun kesadaran, membentuk sikap, dan mendorong perubahan perilaku.

“Jika konten hanya informatif, kita baru sampai tahap awal. Yang dibutuhkan adalah konten yang menyentuh nilai dan kepentingan masyarakat,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis lokal dalam penyusunan konten. Karakter NTB sebagai wilayah kepulauan dengan potensi energi terbarukan dinilai memerlukan narasi yang kontekstual. “Konten energi tidak bisa diseragamkan. Kondisi desa terpencil dan potensi energi lokal harus menjadi pijakan,” ujarnya.

Melalui program Desa Berdaya, pemerintah daerah mendorong desa menjadi pusat produksi narasi energi. Desa diharapkan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek dalam membangun kesadaran penggunaan energi bersih dan hemat energi. “Ketahanan energi harus menjadi gerakan sosial, dan desa adalah fondasinya,” kata Ahsanul.

Direktur Informasi Publik Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Nursodik Gunarjo, menilai transformasi digital memperluas peran komunikasi publik. Selain sebagai penyedia informasi, komunikasi publik juga menjadi penggerak kebijakan yang transparan dan akuntabel.

“Pengelolaan informasi harus adaptif dan berbasis digital agar pesan kebijakan dapat diterima secara luas,” ujarnya.

Ia menambahkan, isu ketahanan energi sebagai agenda prioritas nasional membutuhkan dukungan komunikasi yang kuat dan terstruktur. Informasi terkait kebijakan dan capaian sektor energi, kata dia, perlu dikemas dalam konten yang jelas, relevan, dan mudah dipahami publik.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap aparatur pengelola informasi publik mampu menjadi garda terdepan dalam menyampaikan narasi pembangunan, sekaligus mendorong tumbuhnya budaya sadar energi di tengah masyarakat.