RRI.CO.ID, Lombok Barat — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Perdagangan bersama tim Kecamatan Gerung melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap distribusi LPG 3 kilogram di sejumlah titik, mulai dari agen, pangkalan hingga sub penyalur. Hasilnya, ketersediaan gas bersubsidi tersebut dipastikan dalam kondisi aman, meski ditemukan adanya kenaikan harga di tingkat pengecer.

Sidak yang dilakukan mencakup satu agen, empat pangkalan, serta dua Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPG) di wilayah Gerung. Di salah satu pangkalan yang berada di Lingkungan Cemare, Karang Tengak, Kelurahan Dasan Geres, harga LPG tercatat masih sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp18 ribu per tabung.

Kepala Dinas Perdagangan Lombok Barat, H. Moh. Adnan, S.Sos., menyampaikan pihaknya turun langsung untuk memastikan kondisi riil di lapangan terkait distribusi LPG, khususnya di Kecamatan Gerung.

“Jadi ini kami lagi turun tim dari Dinas Perdagangan dan dari tim Kecamatan Gerung terkait dengan bagaimana LPG khususnya di Kecamatan Gerung. Berdasarkan pemantauan kami bersama Ibu Camat dan tim, bahwa ketersediaan baik di agen maupun pangkalan tidak ada kendala sebenarnya,” ujar Adnan saat ditemui sidak di pangkalan LPG 3Kg Dasan Geres, Gerung, Lombok Barat. Rabu 6 Mei 2026.

Meski demikian, ia mengakui adanya perbedaan harga di tingkat pengecer. Hal tersebut dipicu oleh biaya tambahan distribusi yang dibebankan dari pangkalan ke pengecer.

“Memang di tingkat pengecer terjadi sedikit kenaikan dari HET yang delapan belas itu karena mereka kadang-kadang diantar, katanya untuk biaya transport itu naiknya seribu. Misalnya harganya delapan belas, mereka jual ke pengecer itu sembilan belas atau dua puluh ribu sehingga pengecer juga menyesuaikan harga yang diberikan dari pangkalan,” katanya.

Lebih lanjut, Adnan menegaskan kenaikan harga tersebut tidak lepas dari faktor meningkatnya biaya operasional, termasuk harga bahan bakar minyak (BBM) yang turut mempengaruhi ongkos distribusi.

“Karena BBM sekarang naik itu juga pengaruhnya. Sehingga pengecer akhirnya menjual ke masyarakat dengan harga antara dua puluh satu hingga dua puluh tiga ribu,” ucapnya.

Selain faktor distribusi, meningkatnya kebutuhan masyarakat juga menjadi penyebab LPG di beberapa titik terlihat cepat habis. Seperti yang terjadi di wilayah Aik Ampat, di mana aktivitas sosial masyarakat sedang tinggi.

“Di Aik Ampat itu kenapa LPG agak langka karena banyak kegiatan masyarakat seperti yang pergi haji, kemudian acara kawinan, khitanan, dan kegiatan lainnya. Jadi kebutuhan meningkat cukup signifikan,” katanya menegaskan.

Dalam sidak tersebut, tim juga memantau penggunaan LPG di sejumlah SPPG. Hasilnya, tidak ditemukan penggunaan LPG subsidi 3 kilogram untuk operasional usaha skala besar.

“Tadi kita juga ke beberapa SPPG, tidak ada yang menggunakan melon. Mereka menggunakan yang dua belas kilogram karena sudah terhubung langsung dengan jaringan dapur,” ujarnya.

Adnan menegaskan secara keseluruhan kondisi LPG di Kecamatan Gerung masih dalam kategori aman dan terkendali, serta tidak ditemukan indikasi kelangkaan di tingkat agen maupun pangkalan.

“Alhamdulillah Kecamatan Gerung sebenarnya tidak ada kelangkaan terkait LPG tiga kilogram,” katanya mengakhiri.

Namun demikian, ia menekankan distribusi di tingkat pengecer memang belum diatur secara spesifik oleh pihak Pertamina, baik dari sisi jumlah maupun harga, sehingga berpotensi menimbulkan variasi harga di lapangan.

“Kalau di pangkalan sudah jelas diatur HET-nya Rp18 ribu, tidak boleh lebih. Sementara pengecer ini tidak diatur, baik jumlah pengambilan maupun harga jualnya. Itu yang menyebabkan adanya selisih harga di masyarakat,” ucapnya.

Pemerintah pun mengimbau masyarakat agar membeli LPG di pangkalan resmi untuk mendapatkan harga sesuai ketentuan serta menghindari lonjakan harga di tingkat pengecer.