RRI.CO.ID, Dompu - Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki temuan hasil pemeriksaan agar bersikap kooperatif dalam menindaklanjuti rekomendasi auditor.
Bupati Dompu, Bambang Firdaus menegaskan, sikap kooperatif tidak hanya sebatas pengembalian kerugian daerah, tetapi juga mencakup pemenuhan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor negara.
“Kooperatif itu penting, bukan hanya soal pengembalian, tapi juga bagaimana OPD mampu memenuhi seluruh data yang diminta BPK,” ujarnya, Rabu, 6 Mei 2026.
Menurutnya, sikap terbuka dan responsif dari OPD akan mempermudah proses pemeriksaan ke depan. Selain itu, hal tersebut juga menjadi pijakan penting dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan akuntabel.
“Kalau kita sudah punya rambu-rambu yang jelas, maka ke depan tidak ada lagi pelanggaran yang sama. Ini akan memudahkan kita dalam bekerja,” jelasnya.
Bupati menambahkan, tindak lanjut atas temuan BPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan indikator nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia juga mengingatkan agar setiap perangkat daerah tidak mengulangi temuan yang sama pada pemeriksaan berikutnya. Pengulangan temuan, kata dia, mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal di OPD.
“Kalau temuan itu berulang, berarti ada yang tidak berjalan dalam pengawasan internal kita. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Lebih lanjut, Bambang Firdaus menegaskan bahwa BPK bukanlah lembaga yang harus ditakuti. Sebaliknya, kehadiran BPK justru untuk membantu pemerintah daerah dalam menata pengelolaan keuangan agar lebih tepat sasaran dan terhindar dari potensi pelanggaran hukum.
“BPK itu bukan momok. Mereka hadir untuk membimbing kita agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan sesuai aturan,” katanya.
Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Dompu berharap seluruh OPD dapat meningkatkan disiplin dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, sehingga ke depan tidak lagi ditemukan permasalahan yang sama.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....