Perkuat Peran Analis Kebijakan, Kanwil Kemenkum NTB Ikuti BSK Policy Talks

RRI.CO.ID, Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) turut berpartisipasi dalam kegiatan BSK Policy Talks yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat secara virtual, Selasa 5 Mei 2026. Kegiatan ini mengangkat tema “Peran Strategis Analis Kebijakan dalam Penerapan Siklus Analisis Kebijakan di Wilayah” dan diikuti oleh Tim Pokja BSK serta CPNS Analis Kebijakan dari berbagai daerah.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala Kanwil Kemenkum Sumatera Barat yang menekankan pentingnya kebijakan publik yang tidak hanya berangkat dari niat baik, tetapi juga berbasis data dan kondisi nyata di lapangan. Ia menyampaikan bahwa kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang berkualitas.

Pada sesi pemaparan, narasumber dari Lembaga Administrasi Negara, Yogi Suwarno, mengungkapkan bahwa proses perumusan kebijakan sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan data hingga kurang optimalnya pelibatan pemangku kepentingan.

“Peran analis kebijakan menjadi krusial sebagai penghubung antara data, analisis, dan kebutuhan pengambilan keputusan. Tanpa dukungan data yang berkualitas, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak tepat sasaran,” ujar Yogi.

Ia juga menegaskan bahwa kualitas data merupakan fondasi utama dalam menghasilkan analisis kebijakan yang akurat. Data yang objektif, representatif, relevan, dan mutakhir dinilai mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, forum seperti Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) disebut memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas analis kebijakan sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.

Sementara itu, narasumber kedua, Zahran Mabrukah Tomimi dari Universitas Andalas, memaparkan materi terkait penyusunan policy brief sebagai instrumen rekomendasi kebijakan publik.

“Policy brief harus disusun secara ringkas, berbasis bukti, dan komunikatif, dengan fokus pada satu isu serta menawarkan alternatif solusi yang dapat ditindaklanjuti,” ucap Zahran.

Ia menambahkan bahwa struktur penulisan yang sistematis serta penyajian data yang sederhana menjadi kunci agar rekomendasi dapat dipahami dengan mudah oleh para pengambil kebijakan.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang berlangsung dinamis, mencerminkan tingginya antusiasme peserta dalam memperdalam pemahaman terkait analisis kebijakan dan penyusunan rekomendasi berbasis bukti.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kapasitas analis kebijakan di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB.

“Kami berkomitmen memperkuat kapasitas analis kebijakan agar mampu menghasilkan kebijakan yang berkualitas, adaptif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.