Pemprov NTB Bentuk Tim Pantau Hewan Kurban, Waspadai PMK jelang Idul Adha

  • 05 Mei 2026 15:04 WIB
  •  Mataram
Poin Utama
  • Pemprov NTB Bentuk Tim Pantau Hewan Kurban
  • Waspadai PMK jelang Idul Adha
  • Pengiriman Hewan Kurban ke Jabodetabek

RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menyiapkan langkah pengawasan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satunya dengan membentuk tim pemantau yang bertugas memastikan kesehatan hewan yang dijual di lapak maupun yang akan disembelih di masjid-masjid.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhamad Riadi, mengatakan tim tersebut segera dibentuk setelah pihaknya menerima nama-nama perwakilan dari sejumlah lembaga, termasuk perguruan tinggi dan organisasi terkait.

“Secara struktural sudah berjalan, dari pusat, provinsi, sampai kabupaten/kota. Tinggal pembentukan tim di lapangan, nanti dua minggu sebelum Idul Adha mulai aktif memantau,” kata Riadi, Selasa, 5 Mei 2026.

Tim ini akan melakukan pemeriksaan ante-mortem (sebelum pemotongan) dan post-mortem (setelah pemotongan). Pemeriksaan mencakup kondisi fisik hingga kesehatan organ dalam hewan kurban.

Menurut Riadi, pengawasan difokuskan untuk memastikan hewan kurban sehat secara medis dan layak secara syariat. “Kita lihat secara fisik, juga uji kesehatan. Supaya masyarakat tenang,” jelasnya.

Ia menyebutkan, kasus penyakit pada hewan kurban di NTB selama ini relatif terbatas. Beberapa yang pernah ditemukan antara lain scabies atau kurap, serta cacing hati saat pemeriksaan organ dalam. Sementara Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menjadi perhatian utama.

“PMK ini tetap jadi prioritas pengawasan. Karena ini virus, walaupun kasusnya sekarang tidak banyak,” kata Riadi.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus PMK di NTB masih ditemukan secara sporadis di sejumlah daerah seperti Sumbawa, Dompu, Lombok Timur, dan Lombok Tengah. Namun jumlahnya jauh menurun dibanding saat wabah.

Pemerintah daerah terus melakukan vaksinasi untuk menekan penyebaran. Suatu wilayah, kata Riadi, baru bisa dinyatakan bebas PMK jika cakupan vaksinasi mencapai lebih dari 90 persen dan tidak ditemukan kasus selama tiga tahun berturut-turut.

“Kalau masih ada satu-dua kasus, status bebas belum bisa diberikan,” ujarnya.

Selain pengawasan kesehatan, Pemprov NTB juga terlibat dalam proses seleksi hewan kurban bantuan presiden. Setiap kabupaten mengusulkan tiga ekor sapi, yang kemudian dinilai berdasarkan bobot dan kondisi kesehatan.

“Hewan yang dipilih itu yang paling berat dan sehat. Kita juga lakukan uji darah,” kata Riadi.

Untuk distribusi ternak menjelang Idul Adha, ia memastikan kondisi relatif lancar meski sempat muncul isu kemacetan. Riadi menyebut antrean kendaraan pengangkut ternak terjadi bersamaan dengan distribusi komoditas lain seperti jagung.

“Itu bukan macet, tapi antrean biasa. Di lapangan sebenarnya lancar,” ujarnya.

Data sementara menunjukkan pengiriman ternak dari NTB mencapai puluhan ribu ekor, dengan tujuan utama wilayah Jabodetabek, serta sebagian ke Kalimantan dan Sumatera.

Di dalam daerah, ketersediaan hewan kurban dipastikan mencukupi. Namun Riadi mengakui, data pasti jumlah hewan kurban baru bisa dihimpun setelah pelaksanaan Idul Adha, mengingat distribusi di lapak bersifat dinamis.

“Biasanya setelah selesai baru kelihatan totalnya. Tapi setiap tahun pasti ribuan,” kata dia.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru

Memuat berita terbaru.....