RRI.CO.Id, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menempatkan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai fondasi utama transformasi digital. Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan audit internal dan integrasi sistem menjadi kunci agar layanan publik tetap andal di tengah meningkatnya ancaman siber.

“Kita hidup dalam tata kelola yang sangat bergantung pada sistem digital. Ini memberi kemudahan, tapi juga membawa risiko serius,” kata Wagub NTB saat membuka Bimbingan Teknis Audit Internal Keamanan SPBE di Kantor Inspektorat NTB, Selasa, 5 April 2026.

Ia menegaskan, digitalisasi yang merambah seluruh proses dari perencanaan hingga pelayanan publik harus diimbangi penguatan keamanan. Tanpa itu, kebocoran data dan gangguan layanan berpotensi melumpuhkan fungsi pemerintahan. “Transformasi digital tanpa keamanan adalah risiko,” ujarnya.

Wagub menekankan, audit internal bukan sekadar formalitas. Audit harus mampu memastikan standar keamanan terpenuhi, mendeteksi celah sejak dini, dan menjaga kepercayaan publik. “Lebih baik kita menemukan kelemahan sendiri daripada menghadapi serangan dari luar,” kata dia.

Ia juga menyoroti pentingnya integrasi lintas sektor. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik diminta memperkuat peran sebagai pengampu SPBE, sementara Inspektorat menjadi pengawal pengawasan. Sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota disebutnya tak bisa ditawar.

Narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Didik Hardiyanto, mengingatkan ancaman siber kian meningkat seiring masifnya digitalisasi. “Keamanan bukan lagi aspek pendukung, tapi kewajiban utama,” kata dia.

Audit SPBE, menurut Didik, menjadi instrumen untuk memastikan sistem berjalan sesuai standar sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Bimtek yang diikuti perwakilan dinas kominfo se-NTB itu berlangsung dua hari. Pemerintah provinsi berharap pelatihan ini tak berhenti pada pemahaman konsep, melainkan berlanjut pada praktik audit yang rutin dan berkelanjutan di tiap instansi.