RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengubah arah pembangunan literasi. Tidak lagi berhenti pada minat baca, pemerintah kini mendorong literasi hukum dan politik sebagai fondasi baru peningkatan kualitas kebijakan publik dan partisipasi warga.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Ashari, mengatakan capaian NTB yang menempati peringkat kedua nasional dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menjadi titik tolak pergeseran tersebut. “Literasi tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan membaca. Yang lebih penting adalah memahami aturan dan proses kebijakan secara utuh,” kata Ashari di Mataram, Selasa, 5 Mei 2026.

Menurutnya, lemahnya pemahaman hukum kerap berujung pada kebijakan yang bermasalah. Aparatur sipil negara, kata dia, harus menguasai prinsip dasar hukum sebelum merumuskan kebijakan. Ia mencontohkan asas lex superior derogat legi inferiori aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

“Kalau ini tidak dipahami, kebijakan bisa cacat sejak awal dan berujung polemik,” ujarnya.

Ashari juga menyinggung kualitas literasi politik masyarakat yang dinilainya masih dangkal. Partisipasi warga, kata dia, cenderung muncul hanya saat pemilu dan bersifat pragmatis. Padahal, literasi politik seharusnya membuat masyarakat memahami alasan di balik setiap kebijakan, bukan sekadar menerima hasilnya.

Ia menilai rendahnya literasi politik ikut memelihara praktik politik uang. “Selama masyarakat tidak memahami proses dan substansi politik, praktik seperti ini akan terus berulang,” kata dia.

Untuk memperluas jangkauan, Dinas Perpustakaan menggandeng jaringan Bunda Literasi hingga tingkat desa serta lebih dari 140 komunitas literasi di NTB. Sejumlah program seperti kemah literasi digelar untuk menyasar berbagai kelompok usia, dari anak-anak hingga mahasiswa.

Di sisi lain, pemerintah daerah menyiapkan pembaruan layanan perpustakaan, termasuk penambahan koleksi dan rencana studi komparasi ke luar negeri. Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat intervensi literasi secara lebih sistematis.

Harapannya, NTB dapat melahirkan masyarakat yang tidak hanya gemar membaca, tetapi juga kritis, sadar hukum, dan aktif dalam proses demokrasi.