RRI.CO.ID, Lombok Barat - Peringatan Hari Pendidikan Nasional tidak semestinya berhenti pada upacara, slogan, dan seremoni tahunan. Lebih dari itu, Hardiknas harus menjadi ruang refleksi untuk menilai apakah pendidikan di Indonesia benar-benar telah memerdekakan peserta didik atau justru masih menyisakan ketimpangan, beban administratif, serta ketidakadilan akses bagi jutaan anak bangsa.

Rektor Institut Agama Islam Al-Manan NU Lombok Timur, Mahsur menilai masih ada jurang yang cukup lebar antara semangat pendidikan nasional dengan realitas di lapangan. Ia menyoroti banyak sekolah di wilayah terpencil yang hingga kini masih kekurangan guru, fasilitas belajar, akses internet, hingga sarana penunjang yang memadai. Sementara itu, sekolah di kawasan perkotaan cenderung memiliki kualitas layanan yang jauh lebih baik.

“Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum selesai,” ujarnya. Senin 4 Mei 2026.

Menurutnya, ketidakseimbangan tersebut menjadi indikator bahwa sistem pendidikan nasional belum sepenuhnya menghadirkan keadilan. Ketika akses dan kualitas berbeda drastis antarwilayah, maka cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa belum benar-benar tercapai secara merata.

Tak hanya soal infrastruktur, Mahsur juga mengkritisi orientasi pendidikan yang dinilai terlalu berfokus pada angka, nilai, dan kelulusan. Ia menegaskan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya mencetak lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga membentuk karakter, akhlak, daya pikir kritis, dan kemandirian peserta didik.

“Sekolah jangan hanya mengejar rapor yang tinggi, tetapi harus melahirkan manusia yang jujur, beradab, dan tangguh menghadapi perubahan zaman,” katanya.

Data nasional memperkuat pandangan tersebut. Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas pada 2025 baru mencapai 9,07 tahun, setara lulusan SMP. Sementara itu, 34,75 persen pekerja di Indonesia masih berpendidikan SD ke bawah, sedangkan lulusan diploma ke atas hanya 13,06 persen. Angka ini menegaskan bahwa kualitas modal manusia Indonesia masih membutuhkan perhatian serius.

Mahsur menilai rendahnya kualitas pendidikan nasional tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan mutu antardaerah. Berdasarkan penelitian evaluasi tren kualitas pendidikan, tingkat pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan masih berbeda pada setiap jenjang. SD berada di angka 73,55 persen, SMP 85,97 persen, SMA 77,07 persen, dan SMK 76,15 persen.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerataan mutu belum tercapai secara optimal. Beberapa sekolah masih tertinggal pada aspek ketenagaan, sarana-prasarana, hingga standar kompetensi lulusan.

“Masalah pendidikan kita bukan semata soal kurikulum, tetapi juga kesiapan guru, fasilitas belajar, dan lingkungan pendidikan yang layak,” tegasnya.

Ia menambahkan, selama tiga aspek itu belum dibenahi secara serius, maka Hardiknas hanya akan menjadi panggung pidato yang indah tanpa menyentuh akar persoalan.

Selain itu, Mahsur menyoroti perubahan kebijakan pendidikan yang kerap mengikuti arah politik. Kondisi tersebut membuat guru, sekolah, dan peserta didik menjadi pihak yang terus menyesuaikan diri. Di sisi lain, para pendidik justru dibebani administrasi berlebihan yang mengurangi ruang kreativitas dalam mengajar.

“Guru adalah ujung tombak perubahan pendidikan, bukan sekadar pelaksana aturan yang sibuk dengan laporan,” ucapnya.

Di tengah pembaruan Rapor Pendidikan 2026 yang menambahkan indikator baru seperti 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, ketersediaan buku, kesiapsiagaan bencana, dan perubahan iklim, Mahsur menilai inovasi tersebut harus dibarengi dukungan nyata di lapangan.

Ia menegaskan, penambahan instrumen evaluasi tanpa perbaikan kebutuhan dasar hanya akan menambah beban administrasi sekolah.

“Kalau guru masih kurang, buku belum memadai, dan ruang belajar belum aman, maka indikator baru hanya menjadi angka tanpa makna,” katanya menegaskan.

Mahsur menekankan pemerintah harus menjadikan Hardiknas sebagai momentum pembenahan nyata. Langkah prioritas yang harus dilakukan adalah memperkuat pemerataan mutu pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, menyederhanakan administrasi, serta memastikan pendidikan yang inklusif bagi seluruh anak bangsa.

Dengan langkah tersebut, Hardiknas tidak lagi menjadi peringatan tahunan yang bersifat simbolik, melainkan gerakan kolektif untuk membangun masa depan pendidikan Indonesia.

“Pendidikan adalah fondasi kemajuan bangsa. Jika tidak dibenahi dari sekarang, kita hanya akan mewariskan ketimpangan kepada generasi berikutnya,” katanya mengakhiri.