RRI.CO.ID, Lombok Barat — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali memperkuat langkah percepatan penurunan stunting dengan melibatkan seluruh camat sebagai ujung tombak gerakan di tingkat kecamatan. Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Ummi Nurul Adha, menegaskan pentingnya kekompakan Tim Percepatan Penurunan Pencegahan Stunting (TP3S) agar gerakan penanganan stunting semakin luas, terarah, dan berdampak nyata di tahun 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Wakil Bupati di Gerung pada Rabu 29 April 2026 itu menjadi tindak lanjut dari evaluasi TP3S Kabupaten terhadap hasil intervensi spesifik yang telah berjalan dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati yang akrab disapa Hj. UNA memaparkan capaian intervensi yang telah dilakukan. Dari total sasaran, sebanyak 1.488 anak stunting telah mendapatkan penanganan berupa pemberian susu sesuai resep dokter spesialis anak.

“Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kepatuhan minum susu mencapai 80 persen. Ini berbanding lurus dengan peningkatan berat badan dan tinggi badan pada 80 persen sasaran,” ujarnya.

Meski demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya memuaskan. Dari keseluruhan anak yang diintervensi, baru 126 anak atau sekitar 1,64 persen yang dinyatakan benar-benar keluar dari kategori stunting.

“Kita lakukan kajian dan evaluasi lagi. Dari hasil skrining dokter spesialis anak selama tiga bulan ini, ditemukan kendala di lapangan seperti anak yang sakit atau adanya penolakan dari orang tua. Inilah yang menyebabkan hasil belum mencapai angka 20 persen,” katanya.

Fakta lain yang terungkap dari skrining medis menunjukkan bahwa persoalan stunting tidak berdiri sendiri. Dari 1.488 anak tersebut, sekitar 400 anak terdeteksi mengalami anemia, sementara 125 anak lainnya positif menderita TBC.

“Angka ini cukup besar. Indikasi TBC yang ditemukan saat skrining di Puskesmas langsung dirujuk ke rumah sakit. Masalah anemia dan TBC ini sangat mempengaruhi kondisi stunting dan akan sulit tuntas jika penyakit penyertanya tidak diobati terlebih dahulu,” tegasnya.

Berdasarkan masukan dokter spesialis, ritme pemberian susu dinilai perlu diperpanjang hingga enam bulan. Durasi tiga bulan dianggap belum optimal untuk mendukung percepatan pemulihan. Selain itu, kebutuhan kalori anak juga terus diperkuat melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Namun, menurut Wabup UNA, intervensi medis dan gizi saja tidak cukup. Penanganan stunting harus diperkuat dengan intervensi sensitif, seperti pembenahan lingkungan, pola asuh, serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Camat harus bergerak lebih cepat. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemberian susu. Pola hidup bersih dan sehat serta lingkungan tempat tinggal anak harus menjadi perhatian kita bersama. Sentuhan sensitif ini justru pengaruhnya lebih besar,” ucapnya.

Ia pun meminta TP3S di tingkat kecamatan agar lebih solid, aktif, dan memperluas gerakan secara terstruktur demi menekan angka stunting secara signifikan di Lombok Barat.

Selain itu, seluruh elemen pemerintahan diajak untuk menyukseskan agenda Penimbangan Serentak yang akan dilaksanakan pada Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memetakan kondisi riil anak-anak di lapangan sekaligus mengukur efektivitas intervensi yang telah dilakukan.

“Bulan Mei kita akan ada penimbangan serentak. Saya harap TP3S Kecamatan terlibat aktif. Selain itu, di pertengahan tahun ini akan ada survei Survey Design Index. Ini adalah momentum untuk melihat sejauh mana efektivitas gerakan kita, baik secara spesifik maupun sensitif,” katanya mengakhiri.