RRI.CO.ID, Dompu – Menyandang status Kabupaten Layak Anak (KLA), Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, masih banyak ditemukan pekerja anak. Dari mulai dipaksa ikut berladang sehingga meninggalkan bangku sekolah, hingga menjadi badut penghibur di berbagai titi, seperti trafict light atau pusat perbelanjaan.

Ketua LPA Kabupaten Dompu, Muhammad Zailani, mengungkapkan fenomena pekerja anak masih banyak ditemukan, terutama di sektor pertanian.

Kondisi geografis Dompu dengan wilayah perladangan yang luas menjadi salah satu faktor utama.

“Banyak anak usia sekolah yang harus meninggalkan bangku pendidikan demi membantu orang tuanya berladang,” ujarnya, Sabtu, 2 Mei 2026.

Menurutnya, kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan karena berdampak langsung terhadap masa depan anak serta kualitas sumber daya manusia di daerah.

Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah harus merancang pemberian sanksi kepada wali murid yang mempekerjakan anaknya, khususnya yang masih dalam usia wajib belajar.

Kebijakan ini juga sejalan dengan program pendidikan gratis yang telah dijalankan pemerintah, guna meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus memastikan anak tetap bersekolah.

“Program pendidikan gratis itu sudah menjadi bentuk dukungan pemerintah. Jadi tidak ada alasan lagi anak tidak sekolah karena faktor biaya,” tegasnya.

Tidak hanya orang tua, satuan pendidikan juga akan ikut dimintai pertanggungjawaban. Sekolah yang mengetahui adanya anak didik yang tidak bersekolah namun tidak melakukan upaya penanganan, harus dikenakan sanksi.

Untuk orang tua, sanksi yang disiapkan berupa pembatasan layanan administrasi dari pemerintah daerah. Sementara itu, sanksi bagi satuan pendidikan akan lebih tegas, meskipun hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan dengan mempertimbangkan regulasi yang lebih tinggi, termasuk aturan terkait kepegawaian.

Langkah ini diharapkan menjadi titik balik dalam upaya menekan angka pekerja anak di Kabupaten Dompu, sekaligus memastikan predikat Kabupaten Layak Anak tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar terimplementasi dalam kehidupan masyarakat.