RRI.CO.ID, Lombok Utara- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara menaruh perhatian pada masih terbatasnya perekaman KTP elektronik di kalangan pemilih pemula, khususnya di lingkungan pondok pesantren dan madrasah. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi keterdaftaran pemilih muda dalam daftar pemilih pada pemilu mendatang.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Bawaslu Lombok Utara menyiapkan program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) 2026 yang dipadukan dengan sosialisasi pemilih pemula berbasis sekolah dan pondok pesantren.

Persiapan program dibahas dalam rapat internal yang digelar di ruang rapat Bawaslu Lombok Utara pada Senin, 27 April 2026. Kegiatan tersebut bertujuan menyatukan langkah antar-divisi agar pelaksanaan program berjalan sesuai target.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Lombok Utara, Ria Sukandi, mengatakan bahwa terdapat potensi besar pemilih pemula di Madrasah Aliyah maupun pondok pesantren yang perlu mendapatkan perhatian lebih, khususnya terkait administrasi kependudukan.

Ia menyebutkan, banyak pemilih muda yang telah memenuhi syarat usia namun belum melakukan perekaman KTP elektronik. Padahal, dokumen tersebut menjadi syarat penting untuk masuk dalam daftar pemilih.

“Kami melihat masih ada pemilih pemula yang belum tersentuh layanan administrasi kependudukan secara maksimal. Karena itu, sosialisasi tidak hanya berbicara tentang demokrasi, tetapi juga mendorong kepemilikan identitas kependudukan,” jelasnya.

Menurut Ria, pendekatan berbasis sekolah dan pesantren dipilih karena dinilai efektif menjangkau kelompok usia muda dalam jumlah besar. Selain memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih, program ini juga diharapkan membangun budaya partisipasi sejak dini.

Bawaslu Lombok Utara berencana menggandeng sejumlah pihak untuk mendukung pelaksanaan program, termasuk lembaga pendidikan dan instansi yang membidangi administrasi kependudukan.

Langkah kolaboratif tersebut dinilai penting agar edukasi demokrasi tidak berhenti pada aspek teori, melainkan juga berdampak pada kesiapan administratif para pemilih pemula.

Di sisi lain, Koordinator Sekretariat Bawaslu Lombok Utara, I Putu Windrawan, mengatakan bahwa program Pendidikan Pengawas Partisipatif akan dikemas dalam format pembelajaran satu hari penuh.

Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam enam sesi dengan keterlibatan seluruh divisi di lingkungan Bawaslu Lombok Utara. Setiap divisi akan berperan dalam berbagai fungsi, mulai dari penyelenggaraan teknis hingga penyampaian materi.

“Seluruh jajaran dilibatkan agar kegiatan berjalan efektif dan memberikan hasil maksimal,” ujarnya.

Melalui pendekatan tersebut, Bawaslu Lombok Utara berharap pemilih pemula tidak hanya memiliki kesadaran politik yang baik, tetapi juga siap secara administratif untuk berpartisipasi dalam pemilu. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan pengawasan partisipatif yang berbasis masyarakat dan generasi muda.