RRI.CO.ID, Lombok Barat - Komitmen menghadirkan pelayanan publik tanpa diskriminasi terus dibuktikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Barat. Terbaru, instansi tersebut melakukan perekaman KTP elektronik bagi warga dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Lingkungan Dodokan, Kelurahan Gerung Selatan, sebagai bagian dari layanan jemput bola yang menyasar kelompok rentan.

Langkah ini menjadi bukti bahwa hak identitas kependudukan merupakan hak seluruh warga negara tanpa terkecuali. Pelayanan tidak hanya difokuskan kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada kelompok yang selama ini kerap menghadapi hambatan dalam mengakses layanan administrasi, seperti ODGJ, lansia, warga sakit, difabel, hingga masyarakat terlantar.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Barat, Fathurrahman, menegaskan pelayanan khusus ini merupakan bagian dari program special by request yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Pelayanan special by request ini tidak hanya menyasar ODGJ, tetapi juga lansia, warga sakit, difabel, dan warga terlantar. Biasanya informasi awal kami terima dari RT, kepala dusun, kepala desa, keluarga, maupun lembaga terkait,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu, 29 April 2026.

Menurut data Dukcapil Lombok Barat, hingga saat ini telah tercatat sebanyak 72 permintaan layanan khusus yang berhasil ditangani. Pelayanan tersebut dilakukan di berbagai lokasi, mulai dari rumah warga, rumah sakit, hingga tempat lain yang disepakati bersama.

“Dari total 72 layanan tersebut, lima di antaranya merupakan perekaman bagi warga ODGJ. Semua kami lakukan agar setiap warga tetap memiliki akses terhadap identitas resmi negara,” katanya menegaskan.

Program jemput bola ini sekaligus menjadi implementasi nyata prinsip no one left behind, di mana tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam memperoleh hak dasar administrasi kependudukan.

Dalam pelaksanaannya, proses perekaman KTP-el di Lingkungan Dodokan berjalan lancar berkat dukungan keluarga serta lingkungan sekitar. Kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan pelayanan berjalan efektif dan tetap menghormati kondisi warga yang dilayani.

Fathurrahman menilai, kepemilikan dokumen administrasi kependudukan memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.

“Dokumen adminduk ini akan sangat membantu mereka dalam mengakses layanan sosial, kesehatan, hingga berbagai program pemerintah lainnya. Ini adalah langkah nyata menuju pelayanan yang inklusif dan berkeadilan,” ucapnya.

Melalui inovasi pelayanan ini, Dukcapil Lombok Barat mempertegas posisinya sebagai institusi yang tidak sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga hadir memastikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Semua warga negara berhak atas identitas resmi. Tidak boleh ada yang terabaikan, karena pelayanan publik sejatinya harus menjangkau semua kalangan,” katanya mengakhiri.