RRI.CO.ID, Dompu – Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, memastikan tidak akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebagaimana yang diberlakukan pemerintah pusat.

Bupati Dompu, Bambang Firdaus, menegaskan, kebijakan tersebut dinilai kurang relevan untuk diterapkan di daerah, terutama dengan mempertimbangkan efektivitas pelayanan publik dan potensi dampak yang ditimbulkan.

“Tidak semua kebijakan pusat bisa diterapkan di daerah. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan,” ujarnya, Rabu, 29 April 2026.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Dompu memilih menerapkan kebijakan penghematan energi listrik di lingkungan perkantoran, sebagai alternatif dari penerapan WFH.

Menurut Bambang Firdaus, kebijakan penghematan energi dinilai lebih memberikan manfaat nyata, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kebijakan ini lebih terasa manfaatnya dibandingkan WFH, karena justru WFH berpotensi menimbulkan masalah baru,” katanya.

Ia juga menyoroti kekhawatiran adanya potensi penyalahgunaan kebijakan WFH, terutama jika diterapkan pada hari Jumat yang dapat memicu kesan “long weekend” bagi aparatur.

“Ini yang kita khawatirkan, jangan sampai kebijakan justru disalahgunakan dan berdampak pada kinerja,” jelasnya.

Meski demikian, Pemkab Dompu tetap berkomitmen mendukung arah kebijakan pemerintah pusat, dengan melakukan berbagai inovasi yang memiliki tujuan dan output yang sejalan.

“Kita tetap mengikuti tujuan kebijakan pusat, namun dengan pendekatan yang disesuaikan. Yang penting output-nya sama, yaitu efisiensi dan peningkatan kinerja,” katanya.