RRI.CO.ID, Lombok Timur - Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar audiensi bersama bersama Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, Selasa, 28 April 2026. Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan langsung tiga persoalan utama daerah kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Isu pertama yang disampaikan adalah terkait program Sekolah Rakyat. Bupati menjelaskan bahwa program yang telah berjalan selama dua tahun di Kabupaten Lombok Timur itu masih menghadapi kendala lahan dan fasilitas.

Saat ini, sebanyak 100 siswa setara Sekolah Dasar masih menumpang di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek, sementara 125 siswa setara Sekolah Menengah Atas masih menumpang di eks Akper Sakra.

"Awalnya kami menyiapkan lahan seluas 5 hektare sesuai informasi awal, namun kemudian kebutuhan lahan menjadi 7 hektare. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan program Sekolah Rakyat ini,” ujar Bupati.

Selain itu, persoalan kedua yang disampaikan adalah terkait kepesertaan BPJS Kesehatan. Bupati mengungkapkan sebanyak 130.000 warga Lombok Timur mengalami penonaktifan kepesertaan.

Padahal, pada tahun 2026 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk pembayaran BPJS Kesehatan masyarakat, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp80 miliar.

“Jika 130.000 jiwa yang dinonaktifkan itu tidak diambil alih oleh pemerintah pusat, maka kami harus menambah anggaran sebesar Rp50 miliar. Meskipun pendapatan daerah meningkat, angka tersebut tetap sangat berat bagi APBD,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul memberikan sejumlah arahan kepada pemerintah daerah. Terkait program Sekolah Rakyat, ia menegaskan pentingnya komitmen kepala daerah untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan program.

“Terkait Sekolah Rakyat, sejak awal kami meminta kepala daerah untuk fokus dan terus bersinergi dengan pemerintah pusat agar program ini berjalan optimal,” katanya.

Mengenai penonaktifan BPJS, Mensos menjelaskan bahwa sekitar 70.000 dari total 130.000 peserta yang dinonaktifkan telah disesuaikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun demikian, pemerintah pusat juga telah mengaktifkan kembali sekitar 72.000 jiwa yang dinilai memenuhi kriteria penerima bantuan.

“Penonaktifan ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Bagi yang tidak tercover pusat, silakan menjadi tanggung jawab daerah. Data yang sudah ditanggung pusat tidak perlu lagi dibebankan ke daerah,” ucapnya.