‎RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mempercepat realisasi program prioritas melalui penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini ditempuh untuk memastikan kebijakan daerah selaras dengan program nasional, terutama di tengah keterbatasan fiskal.

Asisten II Setda NTB Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Lalu Mohamamad Faozal, menekankan pentingnya penajaman dan sinkronisasi program agar investasi pemerintah pusat yang masuk ke daerah dapat memberikan dampak optimal. “Dengan keterbatasan fiskal daerah, strategi utama kita adalah memastikan investasi pusat tetap terjaga dan tepat sasaran,” ujarnya, Selasa, 28 April 2026.

Ia menyebut arah pembangunan NTB saat ini difokuskan pada tiga agenda utama: pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas.

Salah satu isu krusial yang dibahas adalah konektivitas dan infrastruktur transportasi. Pemprov mendorong penyelesaian hambatan biaya tinggi pada transportasi udara dan laut yang selama ini dinilai menghambat mobilitas orang dan barang.

“Konektivitas udara, baik domestik maupun internasional, harus dibenahi agar tidak lagi terkendala biaya tinggi,” kata Faozal.

Di sektor pariwisata, revitalisasi kawasan Senggigi menjadi perhatian. Pemerintah daerah berencana mengoptimalkan kawasan tersebut, termasuk pengembangan fasilitas pendukung untuk meningkatkan tingkat hunian hotel.

Revitalisasi juga mencakup rencana pengalihfungsian Pasar Seni sebagai fasilitas pendukung dermaga. “Langkah ini penting untuk mendukung keterisian lebih dari 3.500 kamar hotel di Senggigi,” ujarnya.

Sementara di sektor ekonomi, Pemprov menyoroti hilirisasi industri dan penguatan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG). Produk peternak lokal diharapkan dapat terserap dalam program tersebut.

“Kita dorong telur dan daging ayam dari peternak NTB masuk ke dapur MBG. Koperasi harus berperan sebagai konsolidator distribusi,” katanya.

‎Sementara di isu lingkungan pemerintah menekankan pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan sebagai bagian dari komitmen NTB Hijau, termasuk menjaga keberlanjutan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok.

Selain itu, integrasi program perumahan dan pekerjaan umum menjadi prioritas, sejalan dengan program nasional pembangunan tiga juta rumah dan perbaikan jaringan irigasi untuk mendukung sektor pertanian.

‎Di bidang energi dan sumber daya mineral, Pemprov mendorong percepatan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan izin pertambangan rakyat (IPR) guna menekan praktik tambang ilegal.

Faozal menegaskan, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menjadi kunci dalam menjembatani kebijakan nasional dan implementasi di daerah.

‎“Gubernur harus mampu memastikan tidak ada kesenjangan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah,” ujarnya.

Ke depan, Pemprov NTB akan memperkuat koordinasi lintas sektor. Bappeda, Biro Ekonomi, dan OPD teknis diminta segera memetakan potensi dan kebutuhan daerah agar program strategis berjalan efektif dan tepat sasaran.