RRI.CO.ID, Lombok Barat - Gelombang ketidakpastian ekonomi global mulai memberi tekanan serius terhadap sektor pariwisata di Lombok, khususnya industri perhotelan di kawasan Senggigi. Di tengah lesunya pergerakan pasar dan menurunnya permintaan, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) kini menjadi bayang-bayang nyata jika tingkat hunian hotel terus merosot dalam waktu panjang.

Ketua Asosiasi Hotel Senggigi (SHA) sekaligus General Manager Holiday Resort Lombok, I Ketut Murtajaya Kusuma, S.Tr.Par., CHA, mengungkapkan kondisi okupansi hotel di Senggigi saat ini masih berada di kisaran 50 persen.

“Secara keseluruhan tingkat hunian hotel di Senggigi masih sekitar lima puluh persenan. Untuk hotel-hotel yang bergantung pada pasar MICE, rata-ratanya bahkan di bawah lima puluh persen, sekitar empat puluh persenan. Sementara hotel yang fokus pada leisure market masih sedikit lebih baik, berada di atas lima puluh persen,” ujarnya. Murtajaya kepada RRI. Senin 27 April 2026.

Menurutnya, angka tersebut sejatinya masih berada dalam kategori aman untuk bertahan. Namun, kondisi ini belum cukup kuat untuk menciptakan ekspansi bisnis, melainkan sekadar menjaga keberlangsungan usaha di tengah tekanan ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa pada level okupansi 50 persen, hotel-hotel masih berada dalam fase bertahan hidup atau survival mode. Dalam situasi tersebut, PHK terhadap karyawan tetap belum menjadi langkah utama.

“Kalau di rata-rata lima puluh persen, PHK masih belum terjadi. Yang dilakukan adalah pengurangan tenaga harian atau casual daily worker. Itu yang disesuaikan dengan tingkat hunian. Kalau nanti okupansi kembali di atas enam puluh persen, mereka akan dipanggil kembali,” katanya.

Langkah efisiensi ini, lanjutnya, menjadi strategi paling realistis untuk menjaga stabilitas operasional tanpa harus memangkas tenaga kerja inti. Saat ini, sebagian besar hotel masih mengandalkan karyawan tetap dan kontrak untuk menjalankan aktivitas bisnis.

Namun, ia mengingatkan bahwa ancaman PHK akan semakin nyata bila tingkat hunian turun di bawah ambang aman.

“Kalau tingkat hunian secara keseluruhan turun di bawah empat puluh sampai empat puluh lima persen, itu sudah menjadi ancaman serius. Di bawah angka itu, kemampuan hotel untuk bertahan akan semakin berat,” tegasnya.

Meski demikian, ia menilai kondisi Senggigi sejauh ini masih cukup stabil untuk bertahan, meskipun belum sepenuhnya pulih.

“Setidaknya saat ini masih bisa survive dulu. Yang penting operasional tetap berjalan dan bisnis tidak sampai berhenti,” ucapnya.

Dalam menghadapi tekanan ekonomi, industri perhotelan disebut telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Penghematan menjadi kunci utama agar pendapatan yang terbatas tetap mampu menutup biaya operasional.

Pihak hotel juga melakukan evaluasi ulang terhadap seluruh pos anggaran guna menekan pengeluaran seminimal mungkin. Tujuannya adalah menyesuaikan titik impas atau break even point agar tetap realistis di tengah rendahnya pendapatan.

Ia menegaskan bahwa sektor akomodasi di Lombok sudah berpengalaman menghadapi berbagai krisis besar, mulai dari erupsi gunung, pandemi global, hingga gejolak geopolitik internasional.

“Kita sudah melewati banyak cobaan seperti gunung meletus, pandemi, dan sekarang situasi geopolitik akibat konflik Timur Tengah. Semua itu memaksa pelaku usaha untuk berhitung ulang agar tetap bisa bertahan,” katanya.

Dalam situasi seperti ini, optimalisasi pasar yang masih tersedia menjadi fokus utama. Selain itu, pengelolaan keuangan yang disiplin dinilai sebagai fondasi agar usaha tetap hidup.

“Intinya adalah penghematan. Bagaimana hasil yang ada mampu membiayai operasional. Itu yang paling penting dalam kondisi krisis atau ekonomi yang melemah,” tegasnya lagi.

Di sisi lain, pelaku usaha berharap adanya dukungan nyata dari pemerintah untuk membantu meringankan beban industri perhotelan.

Salah satu usulan yang muncul adalah pemberian diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), keringanan pembayaran PB1, atau skema insentif lain yang dapat membantu arus kas pelaku usaha.

“Mungkin pemerintah bisa memberikan bantuan berupa keringanan pajak, diskon PBB, atau kelonggaran pembayaran lainnya. Kondisi bisnis sedang lesu dan tentu itu akan sangat membantu,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting agar industri perhotelan tetap memiliki ruang napas di tengah perlambatan ekonomi yang berkepanjangan.

Jika tekanan ekonomi terus berlanjut tanpa intervensi strategis, sektor ini dikhawatirkan akan memasuki fase yang lebih sulit—di mana pengurangan tenaga kerja permanen bukan lagi kemungkinan, melainkan kenyataan.

“Harapannya pemerintah melihat situasi ini secara serius dan memberi stimulus agar sektor pariwisata tetap bergerak. Karena ketika hotel bertahan, maka banyak sektor lain juga ikut hidup,” katanya mengakhiri.