RRI.CO.ID, Mataram — Kenaikan tajam harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Dexlite memaksa Pemerintah Kota Mataram memutar strategi. Di tengah tekanan biaya operasional yang melonjak, pelayanan kebersihan justru dipastikan tetap berjalan tanpa kompromi.

Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menegaskan bahwa situasi eksternal seperti kenaikan harga BBM tidak boleh berdampak pada kualitas layanan publik, khususnya pengangkutan sampah. Pemerintah, kata dia, memilih menyesuaikan anggaran ketimbang mengurangi frekuensi layanan.

“Ritase tidak boleh berkurang. Meski ada beban tambahan dari kenaikan harga ini, anggaran akan kita sesuaikan di APBD Perubahan nanti. Pelayanan publik tidak boleh terganggu,” jelasnya Senin, 27 April 2026.

Kebijakan ini menjadi penanda bahwa sektor kebersihan tetap menjadi prioritas, bahkan ketika tekanan fiskal meningkat. Pemkot menilai, pengurangan ritase berisiko memicu penumpukan sampah di lingkungan warga dan menciptakan persoalan baru di perkotaan.

Di sisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Nizar Denny Cahyadi, mengungkapkan lonjakan harga Dexlite saat ini mencapai sekitar 85 persen dari harga sebelumnya. Kondisi ini berdampak langsung pada ketahanan anggaran operasional.

“Kenaikannya drastis, hampir dua kali lipat. Jika tidak ada intervensi anggaran di APBD Perubahan, operasional armada sampah hingga penyiraman taman terancam berhenti di akhir tahun,” ujarnya.

Berdasarkan perhitungan DLH, anggaran BBM yang telah dialokasikan sebesar Rp10 miliar pada APBD murni diperkirakan hanya mampu menopang operasional hingga pertengahan November 2026. Untuk menutup kekurangan tersebut, DLH mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,43 miliar kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Total kebutuhan kami menjadi sekitar Rp11,4 miliar. Dana ini vital untuk mobilitas armada sampah, truk tangki penyiraman taman di RTH, penyiraman median jalan, hingga truk pemangkasan pohon,” jelasnya.

DLH juga menolak opsi efisiensi dengan mengurangi rute atau mobilitas kendaraan. Menurut Nizar, jadwal layanan kebersihan bersifat ketat dan tidak bisa ditawar, karena menyangkut kondisi lingkungan dan kenyamanan warga.

"Kami memilih menjaga ritme pelayanan, sembari menyesuaikan kebijakan anggaran agar kota tetap bersih dari tumpukan sampah," ujarnya.