RRI.CO.ID, Mataram- Pemerintah Kota Mataram berada dalam posisi menunggu di tengah ketidakpastian kebijakan pusat terkait pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) tahun 2026. Meski anggaran telah disiapkan dalam APBD, realisasi pencairannya masih bergantung pada keputusan pemerintah pusat, termasuk wacana pemotongan sebagai bagian dari efisiensi anggaran.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga, menegaskan bahwa secara prinsip daerah telah mengalokasikan anggaran gaji ke-13 yang umumnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan menjelang tahun ajaran baru. Namun, hingga kini belum ada kepastian resmi dari pusat.

“Pada prinsipnya anggaran sudah kami siapkan. Tapi terkait apakah ada pemotongan atau perubahan skema, itu sepenuhnya kewenangan pusat. Kami di daerah hanya menyesuaikan,” ujarnya, Senin 27 April 2026.

Menurutnya, opsi efisiensi, termasuk kemungkinan pemotongan hingga 25 persen, masih terbuka. Kondisi ini membuat pemerintah daerah belum dapat memastikan besaran yang akan diterima ASN.

“Kalau memang ada kebijakan pengurangan dari pusat, kami tentu mengikuti. Daerah tidak memiliki ruang untuk menentukan di luar itu,” tambahnya.

Senada, Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menyampaikan bahwa alokasi gaji ke-13 dalam APBD 2026 awalnya dirancang sebesar satu kali gaji penuh tanpa potongan, sebagaimana skema tahun-tahun sebelumnya. Namun, pelaksanaannya tetap menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.

“Anggaran sudah dialokasikan sesuai ketentuan awal. Tapi realisasinya tetap menunggu keputusan pusat. Kami tidak akan mengambil kebijakan di luar regulasi nasional,” ucapnya.

Ia juga mengungkapkan, apabila terjadi perubahan kebijakan, termasuk pemotongan, Pemkot Mataram telah menyiapkan langkah penyesuaian. Salah satunya adalah kemungkinan mengalihkan sisa anggaran ke pos belanja lain yang lebih prioritas.

“Sisa anggaran berpotensi dialihkan untuk mendukung program pembangunan atau kebutuhan daerah lainnya,” jelasnya.