RRI.CO.ID, Dompu - Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada tahun 2027. Target ambisius tersebut menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui kebijakan yang lebih terarah dan berbasis data akurat.

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Aris Ansyary mengakatakan, sinkronisasi data menjadi langkah kunci dalam mewujudkan target tersebut. Menurutnya, keselarasan data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) akan mempermudah proses intervensi program di lapangan.

“Penurunan kemiskinan ekstrem, khususnya masyarakat yang masuk dalam desil 1, menjadi prioritas utama. Karena itu, akurasi data harus benar-benar diperhatikan agar program yang dijalankan tepat sasaran,” ujarnya, Senin, 27 April 2026.

Ia menjelaskan, data yang saat ini tersedia dalam sistem Dompu Satu Data (Dorsata) yang dikelola Dinas Kominfo masih bersifat global, sehingga membutuhkan pengkajian ulang agar lebih spesifik dan valid sesuai kondisi riil masyarakat.

Untuk itu, Pemkab Dompu mendorong penguatan basis data dari OPD teknis, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Data sektoral dari masing-masing OPD diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait kondisi masyarakat miskin ekstrem.

Sementara itu, berdasarkan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Next Generation milik Kementerian Sosial RI, tercatat sebanyak 39.847 warga Dompu masuk dalam kategori desil 1 atau miskin ekstrem.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan data kemiskinan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat sebanyak 31.270 jiwa atau sekitar 11,15 persen.

Perbedaan angka ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Aris menekankan, ketidaksinkronan data berpotensi menghambat efektivitas program penanganan kemiskinan, sehingga perlu dilakukan validasi dan integrasi data secara menyeluruh.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Dengan data yang sinkron dan akurat, kata Aris, intervensi program bisa lebih tepat sasaran, sehingga menjadi fondasi penting untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem di tahun 2027.