RRI.CO ID. Mataram – Di balik capaian kinerja yang dinilai stabil dan menunjukkan tren positif, DPRD Kota Mataram melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 mengingatkan adanya pekerjaan rumah yang tak boleh diabaikan: ketimpangan dan ketergantungan fiskal.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kota Mataram di Ruang Sidang Utama, Jumat 24 April 2026 saat Ketua Pansus, H. M. Zaini, menyampaikan hasil pembahasan LKPJ Wali Kota Mataram.

Menurut Zaini, indikator makro menunjukkan performa daerah yang cukup solid. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,43 persen dengan inflasi terkendali di angka 3,21 persen. Dari sisi sosial, angka kemiskinan berada di 7,15 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 82,32—kategori sangat tinggi.

“Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan hingga kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pansus juga menyoroti penurunan prevalensi stunting menjadi 5,53 persen sebagai indikator penting peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Namun, di tengah capaian tersebut, DPRD menekankan bahwa evaluasi LKPJ tidak boleh berhenti pada angka-angka.

“Pembahasan ini bukan sekadar administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas kebijakan dan merumuskan langkah perbaikan ke depan,” jelas Zaini.

Pansus mencatat sejumlah catatan strategis yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah daerah. Di antaranya, masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat yang menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal daerah. Selain itu, perencanaan anggaran dinilai perlu lebih realistis agar penyerapan belanja bisa optimal.

Lebih jauh, DPRD juga mengingatkan potensi risiko ketimpangan yang dapat muncul seiring pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan harus diimbangi dengan pemerataan. Jika tidak, maka kesenjangan justru akan semakin melebar,” katanya.