RRI.CO.ID, Dompu – Pemerintah Kabupaten Dompu mengajukan perpanjangan waktu pengusulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 kepada Kementerian PAN dan RB. Langkah ini diambil karena hingga batas waktu 31 Maret 2026, pemerintah daerah belum sempat menyampaikan usulan formasi.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, Khairul Insan, menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut membuat pihaknya harus mengajukan perpanjangan masa pengusulan agar kebutuhan pegawai tetap dapat diakomodasi.

“Pengajuan perpanjangan sudah kami sampaikan, namun sampai saat ini belum ada jawaban dari pemerintah pusat,” ujarnya, Rabu, 22 April 2026.

Ia mengungkapkan, jumlah formasi CPNS yang akan diusulkan relatif terbatas, yakni di bawah 100 formasi.

“Formasi tersebut difokuskan pada kebutuhan tenaga dokter dan guru muatan lokal,” katanya.

Menurutnya, pengadaan CPNS tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus memenuhi berbagai persyaratan, terutama berdasarkan analisis kebutuhan pegawai di daerah. Dari hasil analisis tersebut, tenaga dokter menjadi prioritas utama karena jumlahnya saat ini masih jauh dari rasio ideal pelayanan.

“Tenaga dokter masih sangat kurang dibandingkan kebutuhan, sehingga ini menjadi prioritas utama dalam usulan CPNS tahun 2026,” katanya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan, pengadaan CPNS juga ditujukan untuk menggantikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki masa pensiun. Diperkirakan, sekitar 100 ASN di Kabupaten Dompu akan pensiun dalam waktu dekat.

Saat ini, total jumlah pegawai di Kabupaten Dompu mencapai sekitar 13 ribu orang. Jumlah tersebut terdiri dari lebih dari 5 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS), lebih dari 3 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, serta sekitar 5 ribu PPPK paruh waktu.

Banyaknya jumlah pegawai, di sisi lain, berdampak pada struktur anggaran daerah. Dengan keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Dari total belanja daerah Kabupaten Dompu sebesar Rp1,174 triliun, belanja pegawai mencapai Rp717,604 miliar atau sekitar 61,08 persen. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal, sekaligus memenuhi kebutuhan pelayanan publik.