RRI.CO.ID, Lombok Timur - Hari Kartini yang merupakan implementasi semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini kembali digaungkan berbagai pihak sebagai pengingat pentingnya kesetaraan gender di Indonesia. Namun, hingga saat ini, perempuan dinilai masih menghadapi berbagai hambatan, terutama stigma sosial yang mengakar di masyarakat, termasuk di NTB khususnya di Kabupaten Lombok Timur.

Sekretaris Komisi III DPRD Lombok Timur, Nirmala Rahayu Luk Santi, menilai perempuan belum memperoleh ruang yang maksimal dalam berbagai sektor strategis, mulai dari legislatif, politik, pemerintahan, hingga tingkat desa. Keterwakilan perempuan disebutnya masih berada di bawah angka ideal 30 persen, baik di parlemen maupun dalam kegiatan pembangunan di tingkat lokal.

"Sebagaimana perjuangan dari ibu kita kartini yang juga sebagai pembuka jalan kita, mari sama-sama kita bergerak baik untuk dilibatkan di tempat-tempat strategi mulai dari legislatif, pemerintahan sampai ke tingkat desa," ujar Nirmala, Selasa, 21 April 2026.

“Perempuan masih menghadapi stigma sosial yang cukup kuat, sehingga ruang mereka di sektor-sektor strategis belum maksimal. Karena itu, perlu ada perluasan peran perempuan agar lebih terlibat dalam pengambilan keputusan,” imbuhnya.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari kuatnya stigma sosial yang dipengaruhi oleh norma budaya serta pemahaman tertentu yang membatasi peran perempuan. Di sejumlah wilayah, perempuan masih dipandang lebih dominan di ranah domestik, sehingga partisipasi mereka di ruang publik menjadi terbatas.

“Kita masih melihat adanya anggapan bahwa perempuan sebaiknya fokus di rumah. Ini yang perlu diubah agar perempuan bisa lebih aktif di ruang publik,” katanya.

Keterlibatan perempuan dalam forum-forum penting seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) juga dinilai masih minim. Jumlah perempuan dalam forum tersebut sering kali jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki, bahkan waktu pelaksanaan kegiatan yang cenderung dilakukan pada malam hari turut menjadi kendala bagi partisipasi perempuan.

"Harus ada penyeimbangan waktu mengingat perempuan juga terkadang ada kesibukan sehingga kehadiran mereka masih terbatas. Untuk itu pelaksanaan musrenbang atau kegiatan yang berkaitan dengan publik harus disesuaikan," ungkapnya.

Sebagai langkah nyata dalam pemberdayaan perempuan, Nirmala mengaku selama ini melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan, khususnya melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola oleh ibu-ibu. Pendampingan juga dilakukan dengan melibatkan dinas terkait guna meningkatkan kapasitas perempuan dalam mengelola usaha secara lebih profesional.

“Kami terus mendorong pemberdayaan perempuan melalui UMKM, dengan harapan mereka bisa mandiri secara ekonomi dan lebih percaya diri untuk terlibat di ruang publik,” jelasnya.

Nirmala juga menyoroti perlunya perhatian serius terhadap pentingnya penegakan aturan terkait pernikahan dini. Meskipun regulasi telah ditetapkan, pelanggaran di lapangan masih kerap terjadi. Hal ini dinilai berpengaruh terhadap kualitas generasi mendatang, mengingat peran perempuan dalam keluarga sangat menentukan.

“Pernikahan dini harus menjadi perhatian bersama, karena dampaknya sangat besar terhadap masa depan generasi,” katanya.

Berbagai program, di antaranya penyuluhan, perlu terus digencarkan untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan pentingnya peran mereka, baik dalam keluarga, dunia kerja, maupun kehidupan bermasyarakat. Momentum Hari Kartini menurut Nirmala menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak untuk terus mendorong perempuan agar lebih aktif dan berdaya dalam pembangunan.

“Semangat Kartini harus terus kita hidupkan, agar perempuan Indonesia semakin cerdas, mandiri, dan mampu bersaing serta berperan dalam menentukan arah masa depan bangsa,” ucapnya.