‎RRI.CO.ID, Mataram - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) Mataram menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin, 20 April 2026. Mereka menuntut pemerintah provinsi segera memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak parah di Kabupaten Bima.

‎Dalam aksinya, massa menilai pembangunan infrastruktur jalan belum merata. Ketua Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) Mataram, Arif Rizal Muhaimin mengatakan, kondisi jalan yang rusak telah menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

“Infrastruktur adalah fondasi utama pembangunan daerah dan menjadi hak masyarakat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1),” ujarnya dalam orasi.

‎Setelah beberapa jam berorasi, massa aksi sempat merangsek masuk ke halaman kantor gubernur dengan harapan dapat bertemu langsung dengan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Namun, mereka ditemui oleh Asisten I Setda NTB, Fathul Gani.

‎Gani mengatakan pihaknya akan meneruskan seluruh tuntutan mahasiswa kepada gubernur. Ia juga menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan penanganan infrastruktur sesuai tingkat urgensi.

“Akan kami laporkan ke pimpinan. Apalagi tadi sudah hadir juga jajaran Dinas PUPRPKP untuk mendengar langsung aspirasi. Penanganan infrastruktur tentu dipilah berdasarkan prioritas,” katanya.

‎Terpisah, Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Pulau Sumbawa, Mustafa, mengakui kondisi jalan di sejumlah ruas, khususnya di Kabupaten Bima, memang dalam keadaan memprihatinkan. “Kami sudah melakukan monitoring di seluruh ruas di Kabupaten Bima dan Dompu. Rata-rata kondisinya memang sangat parah,” ujarnya.

‎Menurut Mustafa, pihaknya telah melakukan sejumlah perbaikan sementara, termasuk penanganan jalan longsor di ruas Labuan Kananga–Kawinda Toki yang terdampak banjir bandang di Desa Kawinda. Selain itu, perbaikan darurat juga dilakukan di ruas Telabiu–Simpasai, termasuk penggalian saluran untuk mengurangi genangan air di badan jalan.

‎Ia menjelaskan, kerusakan jalan tidak hanya disebabkan faktor konstruksi, tetapi juga dipengaruhi persoalan lingkungan, terutama buruknya sistem drainase. “Masalah utama kerusakan jalan itu air. Saluran inlet dan outlet masih minim, sehingga air menggenang di badan jalan,” katanya.

‎Mustafa menambahkan, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam penanganan menyeluruh. Namun, pemerintah provinsi telah mencatat seluruh kerusakan dan tengah menyusun perencanaan lanjutan, termasuk kemungkinan pergeseran anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan.

‎“Semua sudah kami laporkan ke pimpinan. Ke depan, akan ada upaya maksimal untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan provinsi,” ujarnya.