RRI.CO.ID, Lombok Timur - Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat koordinasi pada Senin 20 April 2026 di ruang rapat Bupati. Rapat ini dihadiri langsung oleh Bupati H. Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta sejumlah perusahaan mitra peternakan ayam broiler dan para peternak.

Rapat tersebut bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan peralihan penggunaan gas elpiji subsidi ke non subsidi. Ini sekaligus memastikan kualitas pasokan Day Old Chick (DOC) bagi para peternak di daerah tersebut.

Menanggapi berbagai keluhan yang berkembang di lapangan, Bupati H. Haerul Warisin menegaskan bahwa forum ini harus menjadi ruang solusi. “Kita selalu mencari jalan keluar, mencari benang merah dari masalah yang kusut. Jangan sampai isu yang menyebar membuat semua panik,” katanya.

Bupati juga mengapresiasi kesiapan para peternak dalam mendukung peralihan ke elpiji non subsidi. Ia menekankan bahwa kehadiran perusahaan mitra tidak semata membahas aspek keuntungan, melainkan juga berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan bersama pemerintah.

“Jika ada hal yang rumit, sampaikan ke pemerintah. Pasti pemerintah akan bantu,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Bupati menginstruksikan Kepala Dinas Peternakan untuk segera mendata jumlah kandang. Tindak lanjut menganalisis total kebutuhan gas non subsidi di Kabupaten Lombok Timur.

Selain itu, kualitas DOC menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut. Bupati meminta perusahaan mitra memastikan distribusi bibit unggul kepada peternak.

Ia juga menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan, termasuk mendorong perubahan perilaku penggunaan elpiji 3 kg ke elpiji non subsidi. Sebagai solusi alternatif, Bupati juga akan mengkaji penggunaan penghangat kandang berbahan bakar oli bekas yang diusulkan salah satu mitra termasuk uji efektivitas akan dilakukan guna memastikan metode tersebut tidak berdampak negatif terhadap kualitas dan pertumbuhan ayam.

Sebelumnya, perwakilan perusahaan mitra menyampaikan bahwa kualitas DOC di Lombok Timur telah memenuhi standar. Jika ditemukan DOC yang kurang optimal, hal tersebut dinilai lebih disebabkan oleh kondisi kandang yang belum memenuhi standar serta manajemen pemanasan yang kurang tepat.

Perusahaan juga menegaskan bahwa mereka tidak menolak kebijakan peralihan elpiji non subsidi dan telah menyosialisasikannya kepada peternak. Selisih biaya produksi dinilai relatif kecil, namun mereka berharap adanya jaminan ketersediaan gas serta fleksibilitas, khususnya bagi peternak kecil selama masa transisi.

Sementara itu, perwakilan Asosiasi Peternak Ayam Broiler Lombok Timur, Ridatul Yasa, mengungkapkan bahwa DOC yang diterima peternak selama ini lebih banyak berbobot sekitar 33 gram, meskipun pihak perusahaan menyebutkan standar minimal 35 gram. Ia juga berharap adanya pendampingan yang lebih rutin dari dinas terkait maupun perusahaan mitra.

Para peternak turut menyoroti persoalan kelangkaan tabung gas non subsidi sebagai isu paling mendesak.

"Tabung gas 12 kg sangat langka karena berebut dengan kebutuhan dapur program Makan Bergizi Gratis,” ungkap salah satu peternak.

Menutup rapat, Bupati menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh pihak dan menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan. “Pemda ingin para mitra perusahaan dapat menjalankan bisnis dengan aman dan nyaman, namun juga tetap membina peternak rakyat dengan baik,” ungkapnya.