RRI.CO.ID, Bima - Tingginya minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah Bima dan Dompu, Nusa Tenggara Barat, menjadi perhatian serius berbagai pihak. Di satu sisi, peluang kerja ini membuka harapan ekonomi bagi masyarakat. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga rawan dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Antusiasme warga terlihat dari meningkatnya jumlah peserta kursus bahasa asing dan pelatihan keterampilan kerja. Fenomena ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kompetensi sebelum berangkat ke luar negeri. Meski demikian, tingginya minat tersebut justru menjadi celah bagi oknum sponsor maupun perusahaan ilegal untuk merekrut calon PMI secara nonprosedural.

Menanggapi kondisi ini, Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Bima Dompu terus memperkuat pengawasan dan memperluas jaringan koordinasi di lapangan. Langkah ini dilakukan guna mencegah praktik pengiriman PMI ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat.

Ketua APJATI Bima Dompu menegaskan bahwa keberangkatan secara prosedural merupakan jaminan utama bagi keselamatan dan perlindungan PMI selama bekerja di luar negeri.

“Kalau berangkat sesuai prosedur, hak dan keselamatan pekerja akan lebih terjamin. Ini penting agar mereka tidak mengalami masalah di negara tujuan,” ujarnya.

Ia juga menyayangkan masih adanya praktik perekrutan ilegal oleh oknum perusahaan yang mengabaikan kelengkapan administrasi. Kondisi ini dinilai sangat berbahaya karena dapat berdampak langsung pada nasib PMI di luar negeri.

Menurutnya, banyak kasus PMI nonprosedural yang mengalami kekerasan, tidak menerima gaji, hingga kesulitan mendapatkan perlindungan hukum karena status mereka yang tidak resmi.

“Masih ada yang diberangkatkan tanpa dokumen lengkap, bahkan ada yang belum memiliki paspor. Ini sangat berisiko. Ketika terjadi masalah, mereka tidak punya perlindungan yang jelas,” tegasnya.

Baru-baru ini, APJATI bersama aparat kepolisian berhasil menggagalkan upaya pemberangkatan calon PMI ilegal di wilayah Dompu. Dalam kasus tersebut, ditemukan sejumlah calon pekerja yang hendak diberangkatkan tanpa dokumen resmi, bahkan ada yang mengurus paspor di luar daerah seperti Jakarta dan Bogor.

APJATI menegaskan komitmennya untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya prosedur resmi dalam penempatan PMI. Selain itu, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh janji manis dari sponsor ilegal yang menawarkan proses cepat tanpa persyaratan lengkap.

“Pastikan berangkat melalui perusahaan resmi yang memiliki izin. Dengan begitu, keamanan dan kepulangan ke tanah air juga terjamin,” pungkasnya.

Upaya pencegahan ini diharapkan dapat meminimalisir praktik perdagangan orang dan melindungi masyarakat Bima Dompu dari risiko menjadi korban eksploitasi di luar negeri.