RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Kota Mataram terus memperkuat fondasi kebijakan berbasis data dengan meluncurkan program Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik) di tiga wilayah baru, Rabu 15 April 2026. Langkah ini menjadi strategi penting untuk memastikan setiap program pemerintah, terutama bantuan sosial, tepat sasaran dan lebih efektif.

Wali Kota Mataram, H.Mohan Roliskana, menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci utama dalam menentukan arah kebijakan publik. Menurutnya, tanpa data yang valid dan terintegrasi, risiko kesalahan sasaran dalam penyaluran program akan semakin besar.

“Ini penting untuk memastikan penyaluran program sosial tidak salah sasaran, sekaligus meningkatkan efektivitasnya. Semua kebijakan yang kita ambil harus berbasis data,” ujarnya.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Badan Pusat Statistik dengan Pemerintah Kota Mataram dalam membangun sistem data yang terintegrasi hingga tingkat kelurahan. Sinkronisasi data dinilai menjadi langkah krusial, terutama di tengah kebutuhan perencanaan pembangunan yang semakin kompleks.

Tahun ini, tiga kelurahan di Kecamatan Ampenan menjadi fokus pengembangan, yakni Ampenan Selatan, Ampenan Tengah, dan Dayan Peken. Penambahan ini melengkapi empat kelurahan sebelumnya yakni Sayang-Sayang, Monjok Timur, Mataram Timur, dan Pejeruk, sehingga total terdapat tujuh Kelurahan Cantik di Kota Mataram.

Mohan juga menyoroti pentingnya data statistik yang dirilis BPS sebagai rujukan utama dalam membaca kondisi daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, hingga pengangguran.

“Data dari BPS itu menjadi informasi penting bagi kita, baik untuk melihat pertumbuhan ekonomi, kondisi makro, sampai angka kemiskinan dan pengangguran. Dari situ kita bisa menyusun kebijakan yang lebih tepat,” jelasnya.

Selain itu, program ini juga sejalan dengan penunjukan Kota Mataram sebagai salah satu daerah yang didorong dalam penguatan sistem digitalisasi data. Interkoneksi data antara BPS dan pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan sistem informasi yang lebih akurat dan terintegrasi.

"Perluasan ini dapat membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis data, guna menjawab tantangan pembangunan yang semakin dinamis," katanya.