RRI.CO.ID, Dompu – Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 juta untuk pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama pada tahun 2026. Anggaran tersebut diperuntukkan khusus bagi proses seleksi JPT Pratama yang saat ini tengah dipersiapkan.

Sementara itu, untuk seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang kini masih dijabat oleh penjabat, belum dialokasikan anggaran.

Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, mengatakan, belum tersedianya anggaran menjadi alasan utama seleksi Sekda belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Untuk seleksi Sekda memang belum dianggarkan. Saat ini fokus kita pada seleksi JPT Pratama,” ujarnya, Rabu, 15 April 2026.

Sementara itu, Plt Kepala BKD dan PSDM, Kabupaten Dompu, beberapa waktubdi dikonfirmasi mengatakan, proses pengisian JPT Pratama ini, sudah berjalan.

Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah dilakukan sebagai bagian dari tahapan administrasi. Saat ini, pihaknya masih menunggu surat persetujuan resmi dari BKN untuk memulai proses seleksi.

Menurutnya, seluruh tahapan seleksi dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi, sehingga membutuhkan waktu dan proses yang relatif lebih panjang dibandingkan mekanisme sebelumnya.

“Tapi kami pastikan seleksi untuk 11 jabatan yang lowong akan dilaksanakan tahun ini,” jelasnya.

Adapun 11 jabatan pimpinan tinggi pratama yang akan diisi melalui seleksi terbuka tersebut meliputi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Selanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Koperasi dan UMKM, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), BKD dan PSDM, Asisten Administrasi Umum (Asisten III), serta Badan Pendapatan Daerah (Bappenda).

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Pemkab Dompu berharap, melalui seleksi terbuka ini, dapat menjaring pejabat yang kompeten dan profesional guna meningkatkan kinerja pemerintahan serta pelayanan publik di daerah.