RRI.CO.ID, Dompu – Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) yang digagas pemerintah pusat dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan ekonomi desa, khususnya di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Dari total 89 koperasi yang ditargetkan terbentuk, baru sekitar 5 persen yang dinilai telah terbentuk secara sempurna. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas implementasi program tersebut di tingkat desa.

Akademisi STIE Yapis Dompu, Egar Syaiful Subhan menilai, skema dan pelaksanaan Kopdes Merah Putih masih jauh dari kata ideal. Ia menyebut, program tersebut justru menimbulkan kebingungan baru di kalangan pemerintah desa dalam memahami arah dan tujuan pembentukan koperasi.

“Dari 89 Kopdes Merah Putih yang ditargetkan, baru sekitar 5 persen yang benar-benar terbentuk dengan baik. Itupun masih menghadapi berbagai kendala,” ujarnya, katanya, Rabu, 14 April 2026.

Menurut Egar, koperasi yang telah terbentuk sejauh ini juga belum memiliki arah bisnis yang jelas, sehingga sulit diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dalam waktu dekat.

Ia juga mengingatkan adanya sejumlah potensi risiko dalam desain program Kopdes Merah Putih saat ini. Di antaranya potensi kebocoran anggaran, peluang terjadinya praktik korupsi, hingga kuatnya aroma politis dalam proses pembentukan koperasi di daerah.

Padahal, lanjutnya, koperasi bukanlah konsep baru dalam sistem ekonomi Indonesia. Ia menilai, kondisi Kopdes Merah Putih saat ini memiliki kemiripan dengan model Koperasi Unit Desa (KUD) yang berkembang pada masa Orde Baru.

"Situasi ini berpotensi mengarah pada perampasan otonomi desa," katanya.

Hal ini karena pengelolaan dana desa menjadi bergantung pada pembentukan koperasi yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, ia juga menyoroti potensi terjadinya shifting atau pengalihan dana desa.

Mengacu pada surat dari Kementerian Keuangan, dana desa dimungkinkan digunakan untuk pembiayaan awal Kopdes.

“Kondisi ini tentu berisiko mengurangi alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur publik,” katanya.

Ia berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan implementasi Kopdes Merah Putih, agar program tersebut benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, bukan justru menimbulkan persoalan baru.